- Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penahanan sembilan WNI oleh otoritas Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
- Puan mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi taktis guna membebaskan seluruh WNI yang tertahan di wilayah konflik.
- Menlu Sugiono mengonfirmasi sembilan WNI dicegat saat menuju Gaza dan pemerintah sedang mengupayakan proses deportasi melalui koordinasi internasional.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras tindakan otoritas Israel yang menahan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Puan mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah taktis guna membebaskan para relawan tersebut.
Ia menyatakan, bahwa lembaga legislatif menaruh perhatian serius terhadap keselamatan sembilan WNI tersebut dan meminta agar proses pembebasan menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Ya, kami di DPR saya mengecam keras terjadinya hal tersebut, kami meminta agar segera dibebaskan WNI yang ditawan dan kami meminta pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bisa secepatnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera bisa dibebaskannya para WNI tersebut,” ujar Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Lebih lanjut, Puan juga memberikan tanggapan terkait perlunya Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan berbagai platform internasional, termasuk keterlibatan dalam BOP yang sebelumnya telah diikuti, untuk mendesak pembebasan para WNI.
Menurut Puan, pemerintah tidak boleh melewatkan celah atau kesempatan apa pun dalam diplomasi demi menjamin keselamatan warga negaranya di daerah konflik.
"Semua hal yang bisa dilakukan sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa segera membebaskan WNI yang ditawan oleh Israel,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pemulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh otoritas Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace (BOP).
Baca Juga: Nilai Rezim Prabowo-Gibran Mundur, PSAD UII Sebut Amanat Reformasi 1998 Telah Dikhianati
Saat dikonfirmasi mengenai pemanfaatan jalur BOP untuk membebaskan para WNI dari pihak kekuasaan Israel, Sugiono memberikan jawaban positif.
“Itu yang saya sebutkan tadi kan kita koordinasi sama...," ujar Sugiono.
Saat ditegaskan kembali apakah koordinasi dilakukan bersama BOP, ia menjawab, "Oh, iya."
Mengenai durasi proses pemulangan para aktivis dan jurnalis tersebut, Sugiono mengaku belum bisa memberikan waktu yang pasti.
Ia menjelaskan bahwa prosedur yang berlaku biasanya melibatkan proses pemeriksaan sebelum akhirnya dideportasi.
"Saya tidak tahu berapa lama, karena, kalau berdasarkan ini kalau referensinya berdasarkan kejadian yang sebelumnya, itu proses yang terjadi mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negara-negaranya. Itu ya tergantung dari jumlahnya, kalau saya tidak salah yang ini jumlahnya itu cukup banyak, saya tidak tahu secara fisik karena komunikasi juga terbatas, makanya kita tadi minta koordinasi sama teman-teman kita," jelas Sugiono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM
-
Jelang Muktamar NU Ke-35, Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua
-
Sentil Kesenjangan Pendidikan, Hafid Abbas: 99,5 Persen Kampus Berkualitas Menumpuk di Jawa
-
Di Balik Gempuran 187 Serangan Siber Per Detik, RUU KKS Dicurigai Bakal Represif
-
Hakim yang Vonis Nadiem Makarim Dilaporkan ke KY, Ada Bukti Rekaman Ketiduran Saat Sidang
-
Polisi Ungkap Peran 14 Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha, Ada Satpam dan Petugas Kebersihan
-
Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama
-
Cerita Mahasiswa UI di DPR, Ada Akademisi Dicekal Masuk Kampus Akibat Intervensi Politik
-
Gubsu Bobby Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 M
-
Siap-siap Biaya Haji 2027 Naik! Hati-hati Pelayanan Jemaah Jadi Korban Jika Anggaran Dipangkas