Ketua demisioner Asosiasi Verifikator Independen Indonesia (AVII), Rahmat Hidayat berharap Komisi IX DPR RI bisa memberikan dukungan agar 940 tenaga verifikator independen Jamkesmas (VIJ) diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerahnya masing-masing.
Dikatakan Rahmat, 940 VIJ yang pernah bekerja sejak tahun 2008 - 2013 ini telah memiliki pengalaman, ketrampilan, dan kompetensi.
“Kami siap bekerja pada negara melalui Kementerian Kesehatan RI sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK), yang nantinya setelah 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi PNS atau ASN jalur khusus sesuai amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Rahmat di Jakarta, Minggu (29/1/2017).
Rahmat mengungkapkan, sejak 2012 dirinya bersama teman-teman seperjuangan telah melakukan berbagai upaya, baik melalui institutsi pemerintah, Komisi IX DPR RI, Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Negara RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Tahun 2013, lanjut Rahmat, VIJ bergerilya untuk mendapatkan rekomendasi dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Namun upaya tersebut gagal, karena tidak adanya surat dari Kemenkes RI.
Pada 11 Januari 2017, AVII menghadap Kemenkes RI. Pihak Kemenkes sebagaimana dituturkan Rahmat menyatakan, Kemenkes RI akan mempelajari persoalan ini, dengan sedikit penekanan bahwa Kemenkes RI tidak bisa memaksa daerah untuk mengangkat mantan tenaga verifikator Jamkesmas menjadi CPNS melalui jalur khusus.
Namun, saat AVII beraudiensi dengan Kemenpan-RB, pihak Kemenpan-RB menyatakan, mantan VIJ bisa diangkat menjadi CPNS jalur khusus melalui daerah masing-masing.
“Kesimpangsiuran kebijakan Pemerintah itu membuat kami bingung. Karena itu, kami sangat berharap Komisi IX DPR supaya mendesak Menteri Kesehatan untuk mengangkat mantan VIJ menjadi CPNS melalui jalur khusus di daerah masing-masing,” kata Rahmat.
Baca Juga: Hati-hati, Penipuan Penerimaan CPNS Makin Canggih di Jawa Barat
Berita Terkait
-
Ini Jejak Karier Mantan Pegawai Kemenkeu Yang Mau Gabung ISIS
-
Eks PNS Gabung Ke ISIS, Kemenkeu : Udah Nggak Ada Hubungan
-
Kemenkeu Tegaskan Pegawainya yang Mau Gabung ISIS Sudah Mundur
-
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Jadi Garda Sektor Pertanian
-
Hati-hati, Penipuan Penerimaan CPNS Makin Canggih di Jawa Barat
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar