Suara.com - Pembelian helikopter AgustaWestland AW 101 kini menjadi polemik karena terkesan ada saling lempar tanggungjawab.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menganggap sudah biasa terjadi miskoordinasi di internal pemerintah.
"Saya kira ini bukan juga suatu hal baru miskoordinasi seperti ini. Kadang di dalam satu rumah di dalam pemerintahan sekarang ini bisa berbeda-beda. Seperti waktu lalu kalau kita lihat ada kenaikan STNK saling lempar," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Menurut Fadli untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pembelian pesawat tersebut bisa dilacak dengan cara menelusuri dokumen pembelian.
Dari sana, kata dia, pemberi rekomendasi dan pengambil keputusan akan ketahuan.
"Jadi dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian helikopter tersebut," kata dia.
Fadli berharap masalah ini diselesaikan secara transparan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak tahu proses pembelian helikopter tersebut.
"Begini, itu dulu pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui sekretariat negara. Uangnya dari setneg. Jadi menteri pertahanan nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa-apa," kata Ryamizard usai rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Pembelian helikopter tersebut heboh karena dulu ditolak Presiden Joko Widodo karena dianggap belum waktunya.
Ryamizard mengatakan anggaran pengadaan pembelian melalui Kementerian Keuangan.
"Jadi waktu dia nggak boleh, baru ke kemhan (Kementerian Pertahanan), tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui kemhan, melalui kemenkeu. Karena Kemenkeu memfasilitasi kalau kepresidenan langsung ke setneg, gitu. Jadi waktu kerja, Panglima nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Setneg yang tahu," kata dia.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sudah mengirim tim investigasi untuk menyelidiki pembelian Agusta Westland AW 101.
"Ya memang nggak tahu saya, ya. Itu juga yang saya heran, makanya karena saya heran saya kirimkan tim investigasi, supaya saya tidak heran lagi, jadi jelas," kata Gatot.
Tim investigasi akan menelusuri prosedur pengadaan, pembayaran hingga kelayakan pesawat Agusta Westland AW 101, termasuk studi kelayakan dan kondisinya.
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
Terkini
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah
-
"Rampok Uang Negara" Berujung Pemecatan: Mantan Anggota DPRD Gorontalo Bakal Jadi Supir Truk Lagi
-
Dokter Tifa Klaim Punya Data Australia, Sebut Pendidikan Gibran 'Rawan Scam dan Potensial Fake'
-
Kronologi Horor di Kantor Bupati Brebes: Asyik Lomba Layangan, Teras Gedung Tiba-tiba Runtuh
-
Ikut Terganggu, Panglima TNI Jenderal Agus Minta Pengawalnya Tak Pakai Sirine-Strobo di Jalan
-
Anggaran Jumbo Pertahanan RI Rp187,1 Triliun, Panglima TNI: Senjata Canggih Itu Sangat Mahal
-
Bukan Dilarang Total, Kakorlantas Tegaskan Sirene dan Strobo Polisi Tetap Meraung untuk Tugas Ini
-
Akhir Tragis Nasir di Yalimo: Hilang Saat Kerusuhan, Ditemukan Tewas Mengenaskan Penuh Anak Panah
-
Tak Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong Gegara Bolos Rapat, Adian PDIP: Nanti Kita Terjebak Absensi
-
Dukung KLHK, NHM Laksanakan Aksi Bersih-bersih Serentak World Cleanup Day 2025 bersama Mitra Lokal