Suara.com - Pembelian helikopter AgustaWestland AW 101 kini menjadi polemik karena terkesan ada saling lempar tanggungjawab.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menganggap sudah biasa terjadi miskoordinasi di internal pemerintah.
"Saya kira ini bukan juga suatu hal baru miskoordinasi seperti ini. Kadang di dalam satu rumah di dalam pemerintahan sekarang ini bisa berbeda-beda. Seperti waktu lalu kalau kita lihat ada kenaikan STNK saling lempar," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Menurut Fadli untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pembelian pesawat tersebut bisa dilacak dengan cara menelusuri dokumen pembelian.
Dari sana, kata dia, pemberi rekomendasi dan pengambil keputusan akan ketahuan.
"Jadi dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian helikopter tersebut," kata dia.
Fadli berharap masalah ini diselesaikan secara transparan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak tahu proses pembelian helikopter tersebut.
"Begini, itu dulu pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui sekretariat negara. Uangnya dari setneg. Jadi menteri pertahanan nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa-apa," kata Ryamizard usai rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Pembelian helikopter tersebut heboh karena dulu ditolak Presiden Joko Widodo karena dianggap belum waktunya.
Ryamizard mengatakan anggaran pengadaan pembelian melalui Kementerian Keuangan.
"Jadi waktu dia nggak boleh, baru ke kemhan (Kementerian Pertahanan), tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui kemhan, melalui kemenkeu. Karena Kemenkeu memfasilitasi kalau kepresidenan langsung ke setneg, gitu. Jadi waktu kerja, Panglima nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Setneg yang tahu," kata dia.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sudah mengirim tim investigasi untuk menyelidiki pembelian Agusta Westland AW 101.
"Ya memang nggak tahu saya, ya. Itu juga yang saya heran, makanya karena saya heran saya kirimkan tim investigasi, supaya saya tidak heran lagi, jadi jelas," kata Gatot.
Tim investigasi akan menelusuri prosedur pengadaan, pembayaran hingga kelayakan pesawat Agusta Westland AW 101, termasuk studi kelayakan dan kondisinya.
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan