Suara.com - Bupati Kabupaten Purwakarta Dedi Mulyadi menilai lebih baik ormas-ormas berideologi agama tertenu untuk membuat partai politik. Mereka diminta ikut bertarung dalam pemilihan umum.
Dedi menilai ormas berlatar agama selama ini turun ke jalan untuk memperjuangkan kehendaknya.
"Jadi bagi mereka yang ingin membawa isu agama menjadi isu politik, maka jangan dibawa ke jalan raya, bikin partai politik dan ikut pemilu. Sehingga kalau dia menang di pemilu kita harus menghormati, dan kalau dia kalah, harus terima juga," katanya di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).
Politisi Partai Golkar itu menilai permainan isu agama bukan hal baru di dunia politik Indonesia.
"Tapi pertarungannya adalah bukan di jalan. Pertarungannya adalah di pemilu. Jangan di pemilu juga kalah, tidak mendapat respons dari publik Indonesia memaksakan jalan, itu tidak konstitusional," kata Kang Dedi.
Soal demonstrasi anti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dikemas dengan isu agama 11 Febuari mendatang, Dedi nilai sebagai aksi politik.
"Sebenarnya (aksi itu) bukan untuk mengintimidasi pluralisme, tujuannya adalah bisa jadi dimungkinkan untuk mempengaruhi di tanggal 15 itu," kata Dedi.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan tanggal 11-15 Februari 2017 sebagai masa cuti kampanye. Oleh karena segala aktivitas politik pada masa tersebut harus ditiadakan, agar warga dapat menentukan pilihannya.
Baca Juga: Ada Aksi 112, Rais Aam PBNU Minta Jaga Ketenangan Pilkada
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara