Suara.com - Perempuan calon Presiden Prancis dan juga pemimpin partai sayap kanan bertendensi neo-fasis Front National, Marine Le Pen, kembali melakukan aksi kontroversial. Ia membatalkan persamuhan dengan seorang ulama Lebanon karena tak mau memakai jilbab.
Pemakaian jilbab merupakan syarat yang diberikan ulama kepada Le Pen, kalau yang bersangkutan benar-benar ingin bertemu dalam sebuah kunjungan kampanyenya.
Insiden itu terjadi ketika Le Pen akan memasuki gerbang masuk kantor Imam Besar Muslim Sunni Lebanon, Sheikh Abdel-Latif Derian, Selasa (21/2/2017). Penjaga gerbang memintanya memakai jilbab kerudung sebagai syarat menemui sang imam.
Alih-alih menerima, seperti dilansir The Washington Post, Le Pen yang dikenal sebagai ”Donald Trump versi wanita” ini justru menolak dan memilih pergi dari tempat tersebut.
”Tidak terima kasih. Kalian bisa menyampaikan salam hormatku kepada ulama besar, tapi aku aku tak akan mengenakan jilbab atau kerudung,” tutur Le Pen.
Sebelum kembali memasuki mobilnya, Le Pen sempat mengatakan kepada staf mufti tersebut bahwa pertemuan tersebut seharusnya tidak mensyaratkan apa pun seperti ketika dirinya melakukan tatap muka dengan Imam besar Al Azhar Mesir, Syekh Ahmed el-Tayyib.
Le Pen melakukan kunjungan selama tiga hari pada pekan ini ke Lebanon, untuk memperkuat dukungan internasional terhadap dirinya saat pemilihan presiden nanti. Lebanon merupakan bekas negara protektorat Prancis.
Kunjungannya itu juga mendapat protes dari organisasi-organisasi beraliran kiri di Lebanon. Sejumlah demonstrasi yang menentang kunjungan tersebut menggambarkan Le Pen—bersama Presiden Rusia Vladimir Putin serta Presiden AS Donald Trump—sebagai pemimpin neo-fasis.
Sama seperti Donald Trump, putri pendiri Front National Jean Marie Le Pen menjadi kandidat Presiden Prancis dengan sejumlah program kontroversial. Ia menjanjikan Prancis lebih ketat dalam peraturan imigran, terutama dari kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Ayah Pelaku Curiga Huong Diperalat Bunuh Kim Jong Nam
Selain itu, Le Pen bersumpah menggelar referendum untuk menentukan keluar atau tidaknya Prancis dari Uni Eropa yang dianggap sebagai penjajahan. Ia juga berkampanye Prancis di bawah kepemimpinannya tak lagi memakai mata uang Euro, keluar dari pakta pertahanan NATO yang ada dalam hegemoni Amerika Serikat. Le Pen meyakini semua program tersebut mampu mengembalikan kejayaan Prancis di masa lampau.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina-Petral
-
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Jadi Operasi Tangkap Tangan Keenam di 2025
-
BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Prabowo Pastikan Negara Hadir, APBN Siap Bantu Bayar Utang Whoosh?
-
Tito Karnavian: Rp210 T untuk Hidupkan Ekonomi Desa Lewat Kopdeskel Merah Putih
-
Geger Mahasiswa di Sibolga Tewas Dikeroyok Saat Mau Numpang Tidur di Masjid, Begini Kronologinya
-
Sosok Erni Yuniati: Dosen Muda di Jambi Tewas Mengenaskan, Pelakunya Oknum Polisi Muda Baru Lulus
-
3.000 Pelari Padati wondr Surabaya ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat
-
Tegaskan IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu, Menkeu: Jangan Denger Prediksi Orang Luar, Sering Salah Kok
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah