Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya mulai tingkat pusat hingga daerah untuk menangani permasalahan kesehatan di masyarakat. Dia bahkan mengingatkan agar ke depan jangan ada lagi kasus anak gizi buruk.
"Jangan sampai masih ada yang namanya gizi buruk, tidak. Mudah-mudahan tidak ada, ini yang harus kita selesaikan. Ada satu orang saja di sebuah daerah, dua orang, tiga orang, harus ditangani sebaik-baiknya. Informasi harus baik, kita harus berada pada track yang benar, harus on track," kata Jokowi saat membuka Rakernas Kesehatan 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Dalam pembukaan Rakernas Kesehatan bertema “Integrasi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat” ini Jokowi mengklaim Indonesia saat ini adalah negara pada posisi penapatan menengah. Maka dari itu, kasus seperti gizi buruk harusnya menjadi masa lalu, namun kenyataannya hingga sekarang masih ada.
Hal ini, kata Jokowi, karena pemerintah tidak fokus pada penanganan permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
"Percuma kita bersaing, mau berkompetisi dengan negara lain kalau keadaan seperti ini masih ada. Saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini di negara kita. Ini persoalan yang sebetulnya bisa kita selesaikan," ujar dia.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak dokter, bidan dan tenaga kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan di masyarakat, khususnya gizi buruk pada anak. Maka dari itu ia memerintahkan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait untuk menangani permasalahan tersebut.
"Kita semua tahu bagaimana mencegahnya, semua dokter, semua bidan harus bekerja. Inilah beban yang harus kita selesaikan apabila kita ingin pada tahun 2045 masuk ke-5 besar, sebagai negara dengan PDB terbesar," tutur dia.
Menghadapi kompetisi global, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masalah angka kematian, angka orang miskin, dan penyakit yang masih dialami masyarakat seperti DBD dan TBC harus ditangani. Selain itu Jokowi juga memerintahkan semua kepada dinas kesehatan di pemerintah daerah agar Puskesmas lebih pro aktif mencegah terjadinya penyakit di masyarakat. Puskesmas harus mengajak masyarakat hidup sehat.
Baca Juga: Jokowi Buka Rakernas Kesehatan Nasional 2017
"Jangan sampai Puskesmas atau RS pasiennya banyak. Pak saya sudah menangani 2.000 pasien, 5.000 pasien dengan penyakit ini, ini, ini. Semakin banyak orang sakit masuk ke Puskesmas, semakin banyak orang sakit masuk ke RS, artinya kita tidak menyelesaikan tugas bidang kesehatan. Yang benar adalah kita membuat masyarakat itu tidak sakit, masyarakat itu sehat. Sehingga Puskesmas sepi, RS sepi. Jangan dibalik-balik, jangan sampai ada yang mengatakan di Puskesmas dan RS masyarakat antre, ini yang keliru," jelas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura