Suara.com - Sebanyak enam Raja Maluku menyatakan tersinggung atas ulah akun Facebook Indrisantika Kurniasari yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai raja kodok. Mereka melaporkan akun tersebut kepada Bareskrim Polri dan berencana menemui Presiden Jokowi.
Pasalnya, penyematan baju kebesaran dan gelar adat tertinggi kepada Jokowi dilakukan oleh Raja-raja Maluku yang dipimpin oleh Raja Ibrahim M.H. Wokas.
"Agar apa yang menjadi viral saat ini bisa dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Presiden kepada bapak Latupati, ini kan juga tanggung jawab moral mereka, inikan sebab akibat dari apa yang diberikan para Letupati kepada presiden, dan itukan yang menyebabkan beliau dihina sebagai Raja kodok," kata Pengacara Raja Maluku, Djamaluddin Koedoeboen di Hotel Maluku, Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).
Kata Djamaluddin, pihaknya berencana terlebih dahulu akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dan dia berharap, Jokowi dengan senang hati untuk menerima para Raja yang dengan susah payah datang dari Maluku.
"Kita rencana hari Senin kirim surat ke Bapak Presiden, Para Bapak Latupati ini berharap Presiden bisa menyahuti dan merespon dengan baik," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Latupati, Raja Ibrahim M.H.Wokas, yang berharap Jokowi menerima kehadiran mereka di istana. Dia bahkan rela datang lagi, jika surat yang mereka kirim tidak cepat dibalas oleh Presiden Jokowi.
"Itu kan baru proses, jadi mungkin besok kami akan buat surat dulu, ditujukan kepada presiden di istana, bagaimana jawaban dari istana, kami akan balik kesin, jalau ada balasan, tapi kami balik dulu (ke Maluku)," katanya.
Lebih lanjut Djamaluddin berharap agar Presid Jokowi turun tangan dalam menanggapi penghinaan yang dilakukan Indrisantika Kurniasari kepada para Raja Maluku dan dirinya.
"Iya tentu, menjadi sebuah penghargaan bagi raja-raja, kan kalau dipikir-pikir, mereka dari sana kesini begitu jauh, meninggalkan segala urusan mereka hanya datang ingin menunjukkan tangung jawab moral mereka terhadap apa yang diberikan kepada bapak presiden," katanya.
"Harus, ya harus (turun tangan Presiden), kalau nggak, ini kan soalkeamanan negara ini, ini pelanggaran, juga soal rasisme," kata Djamaluddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya