Suara.com - Sebanyak enam Raja Maluku menyatakan tersinggung atas ulah akun Facebook Indrisantika Kurniasari yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai raja kodok. Mereka melaporkan akun tersebut kepada Bareskrim Polri dan berencana menemui Presiden Jokowi.
Pasalnya, penyematan baju kebesaran dan gelar adat tertinggi kepada Jokowi dilakukan oleh Raja-raja Maluku yang dipimpin oleh Raja Ibrahim M.H. Wokas.
"Agar apa yang menjadi viral saat ini bisa dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Presiden kepada bapak Latupati, ini kan juga tanggung jawab moral mereka, inikan sebab akibat dari apa yang diberikan para Letupati kepada presiden, dan itukan yang menyebabkan beliau dihina sebagai Raja kodok," kata Pengacara Raja Maluku, Djamaluddin Koedoeboen di Hotel Maluku, Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).
Kata Djamaluddin, pihaknya berencana terlebih dahulu akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dan dia berharap, Jokowi dengan senang hati untuk menerima para Raja yang dengan susah payah datang dari Maluku.
"Kita rencana hari Senin kirim surat ke Bapak Presiden, Para Bapak Latupati ini berharap Presiden bisa menyahuti dan merespon dengan baik," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Latupati, Raja Ibrahim M.H.Wokas, yang berharap Jokowi menerima kehadiran mereka di istana. Dia bahkan rela datang lagi, jika surat yang mereka kirim tidak cepat dibalas oleh Presiden Jokowi.
"Itu kan baru proses, jadi mungkin besok kami akan buat surat dulu, ditujukan kepada presiden di istana, bagaimana jawaban dari istana, kami akan balik kesin, jalau ada balasan, tapi kami balik dulu (ke Maluku)," katanya.
Lebih lanjut Djamaluddin berharap agar Presid Jokowi turun tangan dalam menanggapi penghinaan yang dilakukan Indrisantika Kurniasari kepada para Raja Maluku dan dirinya.
"Iya tentu, menjadi sebuah penghargaan bagi raja-raja, kan kalau dipikir-pikir, mereka dari sana kesini begitu jauh, meninggalkan segala urusan mereka hanya datang ingin menunjukkan tangung jawab moral mereka terhadap apa yang diberikan kepada bapak presiden," katanya.
"Harus, ya harus (turun tangan Presiden), kalau nggak, ini kan soalkeamanan negara ini, ini pelanggaran, juga soal rasisme," kata Djamaluddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR