Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembuatan KTP berbasis elektronik tetap berjalan meskipun pada saat bersamaan berlangsung penanganan kasus dugaan suap proyek pembuatan e-KTP di KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tjahjo mengatakan proses perekaman data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri sekarang sudah hampir rampung.
"Tidak ya, saya kira kami tetap jalan. Saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tetapi masih ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP-nya, karena lelang 2016 saya batalkan. mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Tapi, Tjahjo mengakui terungkapnya kasus dugaan suap pembuatan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi turut mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam menangani e-KTP. Pasalnya, sebagian pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam setahun terakhir banyak yang bolak-balik memenuhi panggilan KPK.
"Saya kira harus dipahami, cobalah kalau anda lihat ada 68 pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil, satu tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis juga mempengaruhi kerja, kami harus memahami itu," ujar dia.
Tjahjo menghormati proses hukum di KPK dan dia berharap kinerja bawahannya tetap optimal mengurusi e-KTP karena masih banyak warga yang belum mendapatkan blanko e-KTP. Tjahjo mengakui kesalahan dengan lambannya pelayanan.
"Tapi secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal bekerja, targetkan di tahun ini selesai. Soal masih ada 4,5 juta belum dapatkan blanko e-KTP ya salah sayalah. Tapi ini demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada mark up, tidak ada masalah di kemudian hari," terang dia.
Tjahjo menambahkan bulan ini diharapkan sudah ada penentuan pemenang tender proyek pembuatan blanko e-KTP sekaligus tandatangan kontrak sehingga langsung dapat dicetak.
"Kalau Maret ini sudah ditentukan pemenangnya, teken kontrak, ya langsung cetak. Karena kekurangan hanya 4,5 juta kami mencetak, masih ada 3,2 juta penduduk yang datanya tidak tunggal, mungkin dia punya e-KTP ganda dari remaja sampai ke dewasa, harus punya e-KTP, belum merekap datanya," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos