Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembuatan KTP berbasis elektronik tetap berjalan meskipun pada saat bersamaan berlangsung penanganan kasus dugaan suap proyek pembuatan e-KTP di KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tjahjo mengatakan proses perekaman data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri sekarang sudah hampir rampung.
"Tidak ya, saya kira kami tetap jalan. Saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tetapi masih ada 4,5 juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP-nya, karena lelang 2016 saya batalkan. mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Tapi, Tjahjo mengakui terungkapnya kasus dugaan suap pembuatan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi turut mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam menangani e-KTP. Pasalnya, sebagian pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam setahun terakhir banyak yang bolak-balik memenuhi panggilan KPK.
"Saya kira harus dipahami, cobalah kalau anda lihat ada 68 pejabat Kemendagri yang mengurusi Dukcapil, satu tahun bolak-balik dipanggil KPK. Jadi secara psikis juga mempengaruhi kerja, kami harus memahami itu," ujar dia.
Tjahjo menghormati proses hukum di KPK dan dia berharap kinerja bawahannya tetap optimal mengurusi e-KTP karena masih banyak warga yang belum mendapatkan blanko e-KTP. Tjahjo mengakui kesalahan dengan lambannya pelayanan.
"Tapi secara prinsip bahwa mereka juga sudah optimal bekerja, targetkan di tahun ini selesai. Soal masih ada 4,5 juta belum dapatkan blanko e-KTP ya salah sayalah. Tapi ini demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada mark up, tidak ada masalah di kemudian hari," terang dia.
Tjahjo menambahkan bulan ini diharapkan sudah ada penentuan pemenang tender proyek pembuatan blanko e-KTP sekaligus tandatangan kontrak sehingga langsung dapat dicetak.
"Kalau Maret ini sudah ditentukan pemenangnya, teken kontrak, ya langsung cetak. Karena kekurangan hanya 4,5 juta kami mencetak, masih ada 3,2 juta penduduk yang datanya tidak tunggal, mungkin dia punya e-KTP ganda dari remaja sampai ke dewasa, harus punya e-KTP, belum merekap datanya," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
-
Jawab Kritik Publik soal Pembebasan Bersyarat, Sahroni: Setya Novanto Tidak Diampuni
-
Puncak Komedi Setya Novanto: Diejek Satu Indonesia dengan Meme Tiang Listrik dan Bakpao
-
Setnov Bebas: Misteri Kematian Johannes Marliem dan Rekaman 500 GB Bukti Korupsi e-KTP
-
Enaknya Jadi Setnov: Korupsi Rp 2,3 Triliun, Vonis 'Diskon' dan Cuma 7 Tahun di Penjara
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!