Donald Trump Tagih 'Utang Perang' Rp6,6 Triliun, Kamboja Murka

Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menuai kecaman, setelah meminta Kamboja membayar ”utang perang” era Republik Khmer 1970-an senilai USD 500 juta atau setara Rp6,6 triliun. Nilai itu juga termasuk bunga utang.

Elizabeth Becker, jurnalis yang melakukan repotase perang dan pembantaian massal rezim Khmer tahun 1970-an, menilai AS tidak bermoral lantaran menagih utang tersebut.

“Sebab, keterlibatan AS dalam masalah Kamboja serta melibatkan negara itu dalam perang Vietnam hingga kekinian masih terbilang kontroversial. AS dulu berpikir bisa menang kalau melibatkan Kamboja dalam agresi di Vietnam. Anda bisa nilai, apakah penagihan utang itu bermoral atau tidak,” tegas Becker kepada Al Jazeera, Selasa (14/3/2017).

Penagihan utang itu sendiri menimbulkan kemarahan rakyat dan pemerintah Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bahkan menyebut uang yang diberikan AS kepada rezim Khmer dulu sebagai ”duit kotor”.

”Dulu, AS memberikan banyak uang untuk Kamboja agar mau terlibat perang Vietnam. Uang itu diklaim mereka untuk membeli bahan pangan dan jaminan sosial penduduk. Tapi sejarah membuktikan, uang itu justru untuk membeli senjata. Apakalah layak AS menagih utang ’berlumur darah’ itu?” tegas Hun Sen.

Ia menegaskan, gara-gara intervensi AS, Kamboja menjadi negeri bermasalah dalam aspek penegakan hak asasi manusia dan kemiskinan.

Hun Sen mengungkapkan, dirinya pernah meminta Presiden Trump untuk menjadwalkan ulang pembayaran utang itu. Namun, pemerintah Trump menolak.

“Setelah AS membombardir Kamboja dan Vietnam, apakah kami pernah menagih ganti rugi atas seluruh kerusakan yang ada? Tidak! Seharusnya mereka sekarang berpikir untuk bertanggungjawab atas semua itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada periode 1972-1974, AS melalui departemen pertanian menganggarkan dana USD 274 untuk membeli sejumlah hasil pertanian yang diproduksi Republik Khmer. Namun, banyak sejarawan mengungkap dana itu sebenarnya untuk pembelian senjata prajurit Khmer yang didukung AS guna menambah kekuatan di palagan Vietnam.

Baca Juga: Diminta Ungkap Dirut Pertamina Baru, Ini Reaksi Menteri Rini