Suara.com - Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, dikabarkan akan berkunjung ke Indonesia pada April mendatang dan Pemerintah Indonesia diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendesak AS menghentikan kebijakan luar negeri yang memojokkan negara-negara mayoritas Islam.
Imbauan ini disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra strategis AS dalam perang terhadap terorisme internasional.
Hikmahanto, seperti dilansir kantor berita Antara, mengatakan bahwa pemerintah harus menegaskan kepada Pence bahwa terorisme adalah masalah bersama dan pendekatan AS yang cenderung memojokkan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam bisa membawa kemunduran terhadap upaya memberantas terorisme.
"Jadi memerlukan kerja sama yang erat untuk memberantas terorisme," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengingatkan pemerintah AS agar tidak melakukan kebijakan labelling dan generalisasi dengan menuduh sejumlah negara Islam sebagai negara teroris.
"Kebijakan seperti itu justru akan mempersulit perang melawan terorisme," ujar dia.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, akan sulit bekerja sama dengan pemerintah AS karena rakyat di Indonesia akan tidak setuju bila pemerintahnya berpihak pada pemerintah AS yang kebijakannya menzalimi negara-negara Islam.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
Dalam lawatan pertama kali sebagai Wapres AS, Mike Pence dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
'Hitler Amerika' Jadi Kritik Paling Disorot dari Vance ke Trump, Kini Maju Berpasangan di Pilpres 2024
-
Profil Kamala Harris, Sosok Wapres AS Hadir di KTT ASEAN 2023
-
Di Tengah Tensi Tinggi Kawasan, Wapres AS Kamala Harris Kunjungan ke Zona Demiliterisasi Korea
-
Wapres AS Kamala Harris akan Kunjungi Zona Demiliterisasi Korea
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO