Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengawali kunjungannya ke Penang, Malaysia bertemu warga negara Indonesia (WNI) di Ladang Pelam KLK Berhad yang berjarak tempuh kurang lebih memerlukan waktu 1 jam 20 menit melalui darat.
"Terdapat lebih dari 200 TKI bekerja di tiga ladang yang dikelola oleh perusahaan tersebut antara lain ladang kelapa sawit, karet, dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit," ujar Kepala Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Penang, Isana Mandasari dalam siaran pers yang diterima, Rabu (15/3/2017).
Dia mengatakan perusahaan hanya mempekerjakan TKI pria yang merupakan 80 persen dari keseluruhan pekerja yang dimiliki ladang tersebut.
"Perusahaan telah memperkerjakan para pekerja dengan cukup baik sesuai dengan standar ISO 9002 untuk semua proses mulai dari proses perekrutan pekerja, upah pekerja, proses perladangan, proses produksi sampai dengan fasilitas yang diberikan kepada para pekera termasuk tempat tinggal, dan alat transportasi di ladang," katanya.
Dalam sambutannya, Menlu menyampaikan salam dari Presiden RI, Joko Widodo bagi seluruh Warga Negara Indonesia di Utara Malaysia.
"Kiranya seluruh pekerja dapat bekerja dengan baik di Malaysia dan kembali ke Indonesia untuk sama-sama membangun negeri," katanya.
Menlu juga menyampaikan bahwa merupakan salah satu tugas dari pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para WNI yang bekerja di berbagai sektor di Luar Negeri sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Dalam sesi dialog, Menlu menekankan pentingnya WNI untuk mengikuti semua prosedur bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Malaysia, termasuk memahami isi kontrak kerja dan memiliki salinan paspor dan izin kerja.
Saat sesi dialog, para pekerja ladang yang rata-rata berasal dari Lombok mengeluhkan mengenai pungutan liar yang terjadi di Lombok sebelum keberangkatan mereka ke Penang.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Direktur PWNI BHI, Bapak Lalu Muhamad Iqbal yang juga berasal dari Lombok langsung membahas permasalahan tersebut pada sesi khusus dialog dengan menggunakan Bahasa Daerah Lombok.
Acara ditutup dengan ramah tamah beserta para pekerja dan rombongan Menlu yang terdiri dari Konjen RI Penang dan Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI KL dan KJRI Penang. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
Pertemuan Bilateral RI-Belanda, Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Apakah Aisar Khaled dari Keluarga Kaya? Soroti TKI di Malaysia usai Diusir Warga Bali
-
Beda Pendidikan Anak Sri Mulyani dan Retno Marsudi yang Lulus Bareng di UI
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau