Suara.com - Pengacara Gerakan Pengawal Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera mengungkapkan semenjak pendaftaran untuk mengikuti Program Tamasya Al Maidah dibuka, Rabu (15/3/2017), sudah 800 ribu umat Islam dari berbagai daerah mendaftar lewat aplikasi online. Program ini dinamai tamasya karena mengajak umat dari daerah-daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017.
"Jumlah itu baru satu hari kemarin," kata Kapitra kepada Suara.com, hari ini. Kapitra merupakan penggagas gerakan tersebut.
Kapitra mengatakan respon masyarakat tersebut menunjukkan bahwa demi menjaga pilkada yang adil, mereka berlomba-lomba untuk ikut mengambil peran mengawasi TPS.
"Orang berlomba untuk datang untuk mengambil peran. Ini soal Islam, untuk menjaga keseimbangan. Adil itu kan keseimbangan. Selama ini umat merasa tidak seimbang. Jadi, kita tuntut keseimbangan, keadilan, agar pilkada damai, berkualitas, transparan, untuk menjaga kedamaian Jakarta," kata Kapitra.
Menanggapi gerakan penolakan aksi 19 April, Kapitra menganggap mereka tidak setuju pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan adil.
"Kalau tidak ada yang tidak setuju, berarti tidak suka jakarta damai, aman dalam pilkada yang akan datang," kata Kapitra.
Kapitra mengatakan gerakannya untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya.
"Kalau ada yang menolak, ini berarti orang tidak cinta damai. Tidak cinta pilkada berkualtias, yaitu yang fair, yang jujur adil dan transparan," kata dia.
Umat Islam yang nanti terlibat untuk mengawasi semua TPS di Jakarta, kata Kapitra, akan berperan sebagai wasit agar semua potensi kecurangan tidak terjadi.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa