Suara.com - Pusat Data Bersatu (PDB) melakukan Desk Research terhadap kekhawatiran perilaku pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama. Dari riset tersebut, ditemukan adanya indikasi kuat penggunaan solidaritas etnis yang dapat memecah persatuan bangsa. Padahal selama ini, khususnya Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, dinilai sudah menampilkan hidup rukun dan berdampingan dengan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi.
"Setelah adanya putaran pertama Pilkada DKI, mulai terjadi pergeseran dari heterogenitas ke homogenitas," kata peneliti PDB, Agus Herta Soemarto, dalam Diskusi Evaluasi Pilkada DKI Putaran Pertama bertajuk "SARA, Isu atau Fakta" di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Dari hal tersebut, menurut Agus, terlihat pilihan sebagian masyarakat pada putaran pertama tidak didasarkan pada prestasi kerja masing-masing calon, melainkan kesamaan suku, agama, ras dan etnis tertentu.
Agus menjelaskan, hasil Pilkada DKI putaran pertama di beberapa wilayah berbasis kelompok tertentu sangat menunjukkan politik solidaritas etnis tersebut. Seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat, di mana hampir 100 persen pemilih di TPS yang pemilihnya berasal dari kelompok etnis dan agama tertentu, memiliki tingkat partisipasi yang hampir menyentuh ke pasangan nomor urut dua, Ahok-Djarot.
"Apabila memang berdasarkan kerja, maka sapu bersih suara seharusnya terjadi di wilayah lain," kata Agus.
Kemudian, lanjut dia, dalam penelitian ini setidaknya ada 505 TPS yang terindikasi kuat ada unsur solidaritas etnis dan agama dalam pertimbangan pilihannya.
"Sebagai contoh TPS 22 di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, (di mana) paslon satu tidak mendapat suara, paslon tiga hanya mendapat 4 suara, sedangkan paslon nomor urut dua mencapai 99,2 persen," kata Agus.
Agus juga menerangkan, dalam Pilkada putaran pertama, dikotomi pilihan suara berdasarkan faktor etnis dan agama banyak terjadi di kelompok minoritas. Sedangkan pada wilayah-wilayah yang basis massanya mayoritas Islam, menurutnya tidak terjadi homogenitas pilihan.
"Dalam mayoritas, pasangan nomor urut dua (Ahok-Djarot) mendapat suara terbanyak yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa pilihan kelompok mayoritas lebih rasional, yang didasarkan pada prestasi kerja masing-masing paslon," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan