Ketua Komisi XI dari Golkar, Melchias M. Mekeng, tiba di Bareskrim Polri untuk melaporkan Andi Narogong dan M. Nazaruddin atas kasus dugaan pencemaran nama baik karena namanya disebut terima uang korupsi e-KTP, Senin (20/3/2017). [Suara.com/Erick Tanjung
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng melaporkan pengusaha bernama Andi Agustinus (Andi Narogong) ke Bareskrim Polri, Senin (20/3/2017). Mekeng tidak terima namanya disebut-sebut dalam dakwaan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Saya sudah melaporkan secara resmi atas fitnah dan pencemaran nama baik saya yang berakibat pada kehormatan DPR, khususnya banggar oleh Andi Narogong. Bukti laporan sudah saya terima, saya menunggu panggilan penyidik untuk dibuatkan BAP-nya," kata Mekeng usai membuat laporan.
Ketua Komisi XI DPR berharap penyidik memproses laporannya. Mekeng yang ketika itu menjadi ketua badan anggaran DPR membantah menerima uang dari Andi Narogong sebesar 1,4 juta dollar AS pada 2010.
"Karena negara kita negara hukum, bukan negara politik, jadi jangan dipolitisir kasus ini. Saya berharap proses pengadilan berjalan dengan apa adanya, dan saya siap bersaksi sesuai dengan yang saya ketahui," ujar dia.
Menurut Mekeng, Andi Narogong sengaja mencatut namanya dengan motif mencari keuntungan pribadi.
"Motif Andi Narogong itu adalah cari duit untuk kepentingan dirinya atau orang lain dengan mencatut nama saya," tutur dia.
Mekeng mengatakan jangankan menerima uang darinya, mengenal Andi Narogong saja tidak.
"Bentuk hidung, kepalanya saja saya nggak tahu, bagaimana bisa kenal," kata dia.
Mekeng melaporkan Andi Narogong atas dugaan melanggar Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal ini tentang dugaan tindak pidana pemberitahuan palsu kepada penguasa atau perbuatan sengaja menyebabkan seseorang secara palsu disangka melakukan suatu tindak pidana sehingga menyebabkan nama baik dan kehormatan terserang.
Setelah melaporkan Andi Narogong, Mekeng berencana melaporkan mantan anggota DPR yang juga mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke polisi dalam kasus yang sama.
"Baru satu yang saya laporkan, yaitu Andi Narogong. Saya akan lihat lagi bukti lain, kalau masih ada yang fitnah, saya laporkan juga. Tuk Nazaruddin saya akan kumpulkan lagi datanya, saya akan laporkan siapapun yang fitnah saya dan DPR," kata dia.
Kasus ini bermula dari nyanyian Nazaruddin pada 2010 di KPK. Dia menyebut sejumlah nama, termasuk Mekeng, menerima uang korupsi e-KTP. Ketika itu, Dari nyanyian Nazaruddin, KPK mengembangkan penyelidikan dan penyidikan hingga sekarang berhasil mendakwa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman dan Sugiharto.
Dalam surat dakwaan kaksa KPK 28 Februari, Andi Narogong menyebutkan bahwa pada September-Oktober 2010 dirinya di ruang kerja Setya Novanto dan Mustoko Weni lantai 12, DPR, beberapakali memberikan uang kepada pimpinan badan anggaran. Dia menyebutkan memberikan uang kepada Mekeng dan Mirwan Amir serta Olly Dondo Oambe yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.
"Saya sudah melaporkan secara resmi atas fitnah dan pencemaran nama baik saya yang berakibat pada kehormatan DPR, khususnya banggar oleh Andi Narogong. Bukti laporan sudah saya terima, saya menunggu panggilan penyidik untuk dibuatkan BAP-nya," kata Mekeng usai membuat laporan.
Ketua Komisi XI DPR berharap penyidik memproses laporannya. Mekeng yang ketika itu menjadi ketua badan anggaran DPR membantah menerima uang dari Andi Narogong sebesar 1,4 juta dollar AS pada 2010.
"Karena negara kita negara hukum, bukan negara politik, jadi jangan dipolitisir kasus ini. Saya berharap proses pengadilan berjalan dengan apa adanya, dan saya siap bersaksi sesuai dengan yang saya ketahui," ujar dia.
Menurut Mekeng, Andi Narogong sengaja mencatut namanya dengan motif mencari keuntungan pribadi.
"Motif Andi Narogong itu adalah cari duit untuk kepentingan dirinya atau orang lain dengan mencatut nama saya," tutur dia.
Mekeng mengatakan jangankan menerima uang darinya, mengenal Andi Narogong saja tidak.
"Bentuk hidung, kepalanya saja saya nggak tahu, bagaimana bisa kenal," kata dia.
Mekeng melaporkan Andi Narogong atas dugaan melanggar Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal ini tentang dugaan tindak pidana pemberitahuan palsu kepada penguasa atau perbuatan sengaja menyebabkan seseorang secara palsu disangka melakukan suatu tindak pidana sehingga menyebabkan nama baik dan kehormatan terserang.
Setelah melaporkan Andi Narogong, Mekeng berencana melaporkan mantan anggota DPR yang juga mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke polisi dalam kasus yang sama.
"Baru satu yang saya laporkan, yaitu Andi Narogong. Saya akan lihat lagi bukti lain, kalau masih ada yang fitnah, saya laporkan juga. Tuk Nazaruddin saya akan kumpulkan lagi datanya, saya akan laporkan siapapun yang fitnah saya dan DPR," kata dia.
Kasus ini bermula dari nyanyian Nazaruddin pada 2010 di KPK. Dia menyebut sejumlah nama, termasuk Mekeng, menerima uang korupsi e-KTP. Ketika itu, Dari nyanyian Nazaruddin, KPK mengembangkan penyelidikan dan penyidikan hingga sekarang berhasil mendakwa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman dan Sugiharto.
Dalam surat dakwaan kaksa KPK 28 Februari, Andi Narogong menyebutkan bahwa pada September-Oktober 2010 dirinya di ruang kerja Setya Novanto dan Mustoko Weni lantai 12, DPR, beberapakali memberikan uang kepada pimpinan badan anggaran. Dia menyebutkan memberikan uang kepada Mekeng dan Mirwan Amir serta Olly Dondo Oambe yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.
Komentar
Berita Terkait
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik