Suara.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Solahuddin Wahid (Gus Sholah), mengatakan tindakan mengintimidasi orang lain dengan membawa-bawa ajaran agama karena tidak memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sesuai keinginannya, merupakan bentuk politisasi agama.
"Kalau saya memaksa orang lain mengikuti pendapat saya, itu politisasi agama. Saya menghukum orang lain yang tidak memilih pemimpin muslim itu juga politisasi," ujar Gus Sholah kepada Suara.com, semalam.
Beda kasus jika seseorang hanya menegaskan pendiriannya akan memilih pemimpin yang sesuai keyakinannya, tanpa mengintimidasi orang lain.
"Kalau saya menyatakan bahwa pendirian saya bahwa orang muslim harus memilih pemimpin muslim, itu tidak politisasi agama, itu keyakinan saya kok. Sejauh saya untuk (berbicara) di lingkungan sendiri nggak ada masalah," kata cucu pendiri Nahdlatul Ulama K. H. Hasyim Asyari.
Apa yang disampaikan Gus Sholah untuk menanggapi maraknya isu bernuansa agama menjelang pilkada Jakarta putaran kedua. Pilkada putaran kedua diikuti pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Pilkada akan diselenggarakan pada 19 April 2017.
Sebenarnya isu bernuansa SARA sudah muncul sejak kampanye putaran pertama, tetapi semakin kencang menjelang putaran kedua. Bahkan, sampai muncul spanduk di masjid dan kuburan berisi propaganda menolak menerima jenazah penista agama.
Sasaran spanduk tersebut adalah Ahok yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu