Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Riza Patria tidak setuju dengan aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta untuk memobilisasi massa dari daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017. Aksi tersebut mereka namai Tamasya Al Maidah.
"Menjaga TPS itu maksudnya baik, tapi jangan berlebihan. Kalau semua orang daerah dihadirkan ke Jakarta bukannya menambah kondusif, menambah tentram, malah menghadirkan kegaduhan yang baru, kekecaman yang baru, saling curiga," kata Riza di DPR, Rabu (22/3/2017).
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR mengingatkan pengawasan TPS merupakan tanggungjawab pemerintah.
"Kan sudah ada panitia pengawas dan saksi-saksi parpol, ada pemantau. Kalau semua kita hadirkan dari daerah ke Jakarta nanti menimbulkan kegaduhan gitu loh," ujar dia.
Riza khawatir orang-orang luar Jakarta yang dimobilisasi datang ke Jakarta ternyata berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Jika itu terjadi, kata dia, bisa bahaya.
Itu sebabnya, Riza meminta panitia acara untuk mempercayai penyelenggara pemilu.
"Apalagi nanti memakai atribut tertentu dan ketahuan dia pendukung si A, si B, si C kan nggak baik. Itu berbahaya. Lebih baik ini berproses Kita percayakan pada penyelenggara KPU, bawaslu dan timses saksi pemantau masing calon. Masyarakat seluruh Indonesia percayakanlah kepada Jakarta," tuturnya.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua diikuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berkoordinasi dengan kepolisian daerah seluruh Indonesia terkait penggalangan umat muslim untuk mengikuti aksi bertema Tamasya Al Maidah.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Sukabumi Jadi Markas "Cinta Palsu" Antarnegara: 16 WNA Spesialis Love Scamming Digulung Imigrasi!
-
Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri Buka Suara Penangkapan 3 WNI Terkait Haji Ilegal
-
Besok Perisai Geruduk DPR Bawa 15 Tuntutan May Day: Dari Upah hingga Agraria!
-
Amnesty International Ungkap Tiga Faktor Penyebab Impunitas Militer di Indonesia
-
Main Mata Proyek Jalur Kereta: KPK Bongkar Skenario 'Plotting' Bupati Pati Sudewo di Balai Ngrombo
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!
-
Tragedi KRL Maut Bekasi Timur Naik Penyidikan: Polisi Bidik Tersangka!