Suara.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Sugiharto menegaskan pernah memberikan dana sebesar 1,2 juta dollar Amerika Serikat kepada Miryam S. Haryani -- mantan anggota Komisi II DPR yang kini menjadi anggota Komisi II.
"Pertama Rp1 miliar, lalu kedua 500 ribu dollar AS, ketiga 100 ribu dollar AS, keempat Rp5 miliar. Kalau ditotal, 1,2 juta dollar AS," kata Sugiharto di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Mendengar pengakuan Sugiharto, hakim Ketua John Halasan Butar-Butar bertanya lagi kepada Miryam.
"Keterangan anda ternyata disangkal terdakwa,makanya keterangan anda tidak pernah terima uang itu tidak benar ada penerimaan uang empat kali," kata John.
Miryam yang merupakan politikus Hanura itu tetap keukeuh tidak pernah dapat cipratan duit dari Sugiharto dalam proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun (total nilai proyek Rp5,9 triliun).
"Tidak benar dan tidak pernah saya terima. Sudah biasa di peradilan yang mulia (pengakuan terdakwa)," kata Miryam.
Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, sudah ada dua terdakwa, Sugiharto dan Irman. Belum lama ini, KPK kembali menetapkan tersangka baru yaitu pengusaha bernama Andi Agustinus Narogong alias Andi Narogong.
Miryam juga mengaku tidak pernah mengenal Andi yang disebut-sebut sebagai makelar proyek.
"Saksi tadi kan sudah disumpah. Sewaktu anda disumpah pikiran apa yang terbayang, apakah pikiran untuk menyatakan kebenaran atau yang lain?" kata jaksa.
"Karena saya bersumpah diatas Alkitab saya nyatakan kebenaran," Miryam menjawab.
"Bagaimana cara ungkapkan kebenaran ? Ngerti arti kebenaran? Apakah tetap mencabut BAP? Yang ada di dalam BAP yang sekarang jadi bahan untuk memeriksa ibu?" kata jaksa.
"Tetap (saya cabut)," kata Miryam.
Hasil pemeriksaan Miryam yang telah dituangkan dalam BAP di KPK dicabut lagi karena dia merasa ketika diperiksa mendapatkan diintimidasi dari penyidik KPK.
Tapi, penyidik KPK menegaskan bahwa proses penyidikan sudah sesuai dengan prosedur.
Berita Terkait
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan