Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan jika proses pemungutan suara Pilkada putaran kedua ini masih steril dari upaya pengerahan massa dari luar Jakarta. Sebab, dia mengaku sudah meminta Polda-polda lain untuk mengecek jalur-jalur yang kemungkinan dilalui massa dari berbagai daerah.
"Tidak ada (pengerahan massa). Sudah kami cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, Kapolresnya juga begitu, Kapolres Bogor, Tangerang tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta," kata Tito saat konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
Dia juga telah memerintahkan Kapolda-Kapolda di daerah untuk melarangan adanya pengerahan massa untuk datang ke Jakarta sebelum tahap pencoblosan Pilkada putaran kedua dilaksanakan.
"Polda ini juga tetap waspada dan saya sudah perintahkan kepada kapolda di Jawa dan sebagian Sumatera untuk melakukan lokalisir masyarakat yang ada kepentingan Pilkada di Jakarta," kata dia.
Lebih lanjut, Tito juga meminta jajarannya bisa mengambil tindakan tegas apabila ada massa di daerah yang tetap bersikukuh ingin mendatangi Jakarta
"Saya minta gunakan kewenangan diskresi untuk tidak ke Jakarta karena akan mengakibatkan situasi yang kurang kondusif untuk Jakarta," kata Tito.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?