Suara.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menolak undangan untuk bertemu dengan Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson di Washington pekan ini bersama para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara.
Suu Kyi tidak akan hadir dengan alasan ada komitmen lain, menurut sejumlah pejabat Myanmar, Selasa (3/5/2017).
Penerima hadiah Nobel, yang saat ini menjabat sebagai menteri luar negeri Myanmar sekaligus pemimpin 'de facto' pemerintahan sipil negara itu, akan mengirim seorang pejabat tinggi untuk mewakilinya, kata Zaw Htay, direktur jenderal pada kantor Suu Kyi.
Pertemuan Washington dilakukan di tengah isyarat bahwa negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang termasuk Myanmar, secara diplomatik condong ke arah Cina pada saat kebijakan pemerintahan Trump di kawasan itu masih belum jelas.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu dengan Tillerson pada Kamis (4/5) untuk membicarakan antara lain masalah perdagangan, klaim kewilayahan di Laut China Selatan serta kejahatan.
ASEAN, pada pertemuan puncak yang selesai akhir pekan ini, enggan menyoroti sengketa maritim antara negara-negaranya dan Cina sementara Presiden Filipina Rodrigo Duterte berupaya menjalin hubungan lebih erat dengan Beijing.
Presiden Myanmar Htin Kyaw bulan lalu mengunjungi Cina selama enam hari. Selama kunjungan tersebut, ia menandatangani perjanjian pemompaan minyak melalui saluran pipa dari Myanmar menuju Cina barat daya.
Suu Kyi juga dijadwalkan berkunjung ke Beijing untuk menghadiri pertemuan puncak soal prakarsa Presiden Xi Jinping berupa program infrastruktur pada pertengahan Mei.
Suu Kyi dilarang menjabat sebagai presiden berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang militer Myanmar namun ia memimpin pemerintahan melalui jabatan yang khusus diberikan padanya sebagai "penasihat negara".
Baca Juga: Sangkal Bantai Rohingya, Aung San Suu Kyi: Aku Bukan Bunda Teresa
"Penasihat negara tidak akan berangkat ke AS karena beliau ada pertemuan dengan Uni Eropa pada hari itu," tutur Zaw Htay.
Suu Kyi pada Senin tiba di Brussel untuk kunjungan tak resmi di Eropa. Selain Brussel, ia juga akan berkunjung ke Inggris dan Italia.
Para diplomat di Yangon mengatakan kebijakan Presiden Donald Trump menyangkut Myanmar, yang dianggap sebagai cerita sukses "poros" Presiden Barack Obama di Asia, masih jauh dari kepastian. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Polda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Jumbo, 20 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi Disita
-
Selly Gantina Soroti Temuan 11 Bayi di Sleman, Minta Negara Utamakan Perlindungan Anak
-
Nama Dirjen Bea Cukai Terseret Kasus Blueray, KPK Diminta Jalankan Perintah Presiden
-
Bermula dari Area Parkir, Polisi Bongkar Penyimpanan 1.000 Butir Ekstasi di Apartemen Greenbay Jakut
-
Grace Natalie Siap Temui Jusuf Kalla Usai Dipolisikan: Saya Tidak Ada Masalah Pribadi
-
Nadiem Klaim Permendikbud Soal Pengadaan Chromebook Tak Terkait Investasi Google ke Gojek
-
Soal Polemik Cerdas Cermat di Kalbar, Setjen MPR RI Janji Evaluasi Menyeluruh
-
Pembangunan 357 Huntap Rampung, Penyintas Bencana Bersiap Tinggalkan Hunian Sementara
-
Juri Cerdas Cermat Empat Pilar Keliru Beri Nilai, Waket MPR Minta Maaf: Kami Evaluasi Total
-
Grace Natalie Siap Tanggung Jawab Buntut Video JK: Tak Ada Pelanggaran Hukum