Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan para menteri dan pejabat terkait tengah membahas rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berkas-berkas berupa bukti pelanggaran HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila telah disiapkan untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi.
Ini merupakan langkah awal untuk membubarkan HTI.
"Tunggu saja, kan dalam proses hukum. Proses hukum itu kan tidak satu, dua hari selesai," kata Wiranto di kantornya, Rabu (10/5/2017) malam.
Sedangkan mengenai penolakan HTI hingga melapor ke pimpinan DPR terkait upaya pemerintah yang hendak membubarkan ormas tersebut, Wiranto menanggapi dengan santai.
"Penolakan itu biasa saja, itu kan upaya hukum dari yang bersangkutan (HTI). Nggak ada masalah," ujar dia.
Kendati begitu, Wiranto mengklaim bahwa pemerintah telah memiliki cukup bukti untuk membubarkan HTI.
"Tapi pemerintah kan sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan, itu sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam mengamankan kondisi negeri ini," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan