Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mendukung penegakan hukum tidak tebang pilih, termasuk kepada pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab yang kini menghadapi sejumlah perkara di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.
"Ya Habib Rizieq, semua, diproses secara hukum. Silakan saja. Kita ikuti proses hukum, tapi mereka (pendukung Ahok) juga harus patuh pada hukum. Jangan, kepada Habib Rizieq mereka menuntut hukum, tapi mereka sendiri tidak patuh hukum. Kita kan setuju, masalah Habib Rizieq ya proses secara hukum," kata Sodik kepada Suara.com, Jumat (12/5/2017).
Mereka yang dimaksud Sodik adalah pendukung terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (AHok).
Menurut Sodik seharusnya pendukung Ahok taat aturan, misalnya ketika aksi, setelah waktu yang ditentukan polisi selesai, langsung membubarkan diri. Juga tidak melakukan aksi massa di hari libur nasional seperti kemarin.
Sodik mengatakan aksi massa yang tidak mengikuti aturan bisa memicu konflik di tengah masyarakat.
"Kan kita sudah sepakat, banyaknya keresahan dan kerusuhan itu antara lain karena ketidakadilan dari para penyelenggara negara. Itulah, jadi marilah kita konsisten pada diri sendiri. Jangan sampai ketika orang lain demo, walaupun damai dan aman, 212, 411, tapi dikecam oleh kelompok mereka. Tapi ketika mereka demo, lebih brutal," katanya.
Sodik menasihati pimpinan pendukung Ahok untuk bersikap lebih dewasa dalam menyikapi kasus Ahok. Sikap dewasa dengan menerima keputusan pengadilan, katanya, akan memberikan edukasi kepada anggota.
"Kepada para pemimpin (pendukung Ahok) diharapkan untuk lebih dewasa. Para pemimpinnya harus memberikan edukasi kepada kelompok-kelompoknya. Kalau kalau terus begini akan memancing demo tandingan. Kalau aparat membiarkan dan mereka terus menerus, maka ini akan memancing demo tandingan dan akan ada kerusuhan lagi," kata dia.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal