Suara.com - Hari libur, ternyata tak menyurutkan semangat puluhan relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk datang ke Balai Kota.
Para warga yang sebagian besar menggunakan baju merah putih ini berkumpul di halaman Balai Kota bergabung dengan relawan lainnya, sebagai aksi solidaritas agar Ahok dibebaskan dari tahanan.
Salah satu aksinya adalah mengumpulkan KTP. Pengumpulan KTP ini sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan Ahok terkait kasus penodaan agama.
Mianti, ibu rumah tangga, rela datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat ke Balai Kota untuk memberikan dukungannya kepada Ahok. Menurutnya, Ahok merupakan sosok pemimpin yang tegas dan bisa membawa sebuah perubahan.
"Kasian saya, orang baik, orang jujur sedang dizalimi. Orang mau membawa perubahan lebih baik malah dibeginiin," kata Miantin saat berbincang dengan Suara.com di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2017).
Miantin mengaku, tidak peduli meski dirinya bukan bagian dari warga DKI Jakarta. Namun, dirinya merasa terpanggil untuk memberikan dukungan kepada Ahok ini. Pasalnya, apa yang telah dilakukan oleh Ahok telah memberikan hal yang positif bagi Indonesia.
"Biarin, saya tetap ikut kumpulin KTP ini, biar pak Ahok bebas. Kan dari mana aja boleh kan kumpulin KTP ini. Ahok ini orang baik, jujur harus didukung," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Dewi yang menilai kasus Ahok ini bukan murni soal penodaan agama. Namun, ada campur tangan elite-elite politik yang tidak suka dengan kepemimpinan Ahok yang jujur dan bersih dari korupsi.
"Ya lihat saja, kasus korupsi di Jakarta banyak terungkap berkat beliau. Pejabat-pejabat kan jadi nggak tenang dengan sikap Ahok yang jujur dan bersih ini. Mereka koruptor pada pusing mau gerak," ujar Dewi.
Baca Juga: Geger Penistaan Agama, dari Ki Pandji Kusmin hingga Ahok
Dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk bertindak menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, pemerintah terkesan membiarkan kasus ini bergulir begitu saja.
"Hakim juga harus objektif dalam menilai sesuatu, jangan campur-campur kasus ini dengan urusan politik ya. Keadilan harus ditegakkan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO