Suara.com - Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengakhiri polemik yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini dengan cara memisahkan urusan politik dengan agama.
"Pemerintah harusnya segera mengakhiri polemik ini. Bahwa mempolitisasi agama tidak boleh dibiarkan di ruang publik. Ya regulasi harus ditegakkan," kata Benny kepada Suara.com, Rabu (17/5/2017).
Benny juga meminta para elit politik cepat sadar bahwa politisasi agama mengancam demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Yang perlu disepakati adalah semua elit politik, stop politisasi agama karena kita ingin membangun peradaban demokrasi yang betul-betul berkualitas. Demi NKRI kita harus hentikan politisasi agama," ujar Benny.
Benny juga berharap semua rumah ibadah dikembalikan pada hakikat, sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk tempat berpolitik.
"Rumah ibadah harus dikembalikan pada fungsinya sebagai tempat untuk tempat orang berdoa. Orang bertemu dengan Tuhannya. Bukan tempat berpolitik," kata Benny.
Tag
Berita Terkait
-
Drama Detik-Detik Terakhir! Ma'ruf Amin Bongkar Kisah Terpilih Jadi Cawapres Gantikan Mahfud MD
-
Keok Berturut-turut, Prabowo Ungkit Menteri Ikut Bantu Jokowi Menang Pilpres: Ayo Ngaku Siapa Tuh?
-
Trauma Konflik 5 Tahun Lalu, Anies Ogah Panaskan Sengketa Pilpres: Yang Ngrasain Tembakan Rakyat, Bukan Pejabat
-
Anies Ungkit Luka Lama Rusuh Hasil Pilpres 2019: Ada yang Menggerakkan, Siapa?
-
Alasan Anies Baswedan Tak Melawan Usai Putusan MK: Jangan Sampai Ada Konfik, yang Jadi Korban Rakyat Kecil
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu