Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan sejumlah amanat dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).
Di antaranya, Novanto menyampaikan dukunganya kepada pemerintah yang berani mengambil tindakan tegas terhadap kelompok dan organisasi yang menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia.
Selain itu, Partai Golkar juga mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan, jika Partai Komunis Indonesia muncul kembali kepermukaan, maka harus di tindak dengan tegas.
"Kita tidak boleh menutup mata atas munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti idelogi Pancasila dengan ideologi khilafah serta ancaman bangkitnya kembali ideologi komunisme," katanya.
"Dan, bagi Partai Golkar, jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk bersikap dan bertindak dengan tegas. Negara Pancasila adalah bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia," tambahnya.
Novanto juga meminta supaya tidak boleh berdiam diri dengan munculnya politik identitas yang memanfaatkan isu Suku, Agama dan Ras. Dia mengakui, polarisasi dan fragmentasi dari politik identitas ini muncul sebagai dampak dari pertarungan Pilkada.
"Sebagai partai tengah, Partai Golkar harus menjadi payung dan tenda besar bagi kemajemukan bangsa. Partai Golkar beserta seluruh jajarannya harus merangkul semua kelompok, golongan, etnis dan agama untuk berteduh di bawah rindangnya pohon beringin," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Novanto mengatakan, semenjak Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, stabilitas pemerintahan lebih terjamin. Karena, sambungnya, mendapat dukungan mayoritas dari DPR. Sehingga banyak prestasi yang telah dicapai.
Prestasi itu di antaranya, untuk pertama kalinya setelah 12 tahun sejak 2004, BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah. Kemudian, tambahnya, keberhasilan pemerintah menurunkan angka gini ratio dari 0,41 pada tahun 2014 kini mendekati 0,38.
Namun, dia menyadari, masih ada kendala yang dihadapi pemerintah. Yaitu, persoalan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana merubah nasib 27 juta masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
"Maka dari itu saya menyerukan kepada kader-kader Golkar yang menjadi Kepala Daerah, Anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia, saudara-saudara harus tampil didepan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan serta menjauhkan diri dari praktek-paraktek korupsi," tuturnya
Pada Rapimnas ini, Novanto mengatakan, juga dapat dibahas arah perjalanan Partai kita ke depan. Dia menerangkan, Partai ini harus dikelola secara modern dan profesional, lebih merakyat, sekaligus menjadikan partai ini sebagai partainya anak muda, sebagai partai masa depan.
Dia menambahkan, pembangunan Partai tidak hanya untuk meningkatkan elektoral semata, tetapi sejatinya ditujukan untuk memantapkan ideologi partai, memperkuat kelembagaan organisasi, memantapkan sistem kaderisasi, serta memperluas basis dan jaringan Golkar di tengah-tengah masyarakat.
"Golkar harus hadir dan menyatu dengan rakyat. Saya minta seluruh kader Golkar untuk terjun ke masyarakat, dengarkan suara dan denyut nadi mereka, lalu perjuangan aspirasi dan harapan mereka. InsyaAllah dengan cara itu, Golkar akan dicintai kembali oleh rakyat," kata Novanto.
Dia pun meyakini, dengan saat kegiatan Partai Golkar tidak pernah sepi dan selalu ramai. Baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten kota. Menurutnya, ini adalah tanda-tanda kebangkitan, kejayaan dan kemenangan Golkar sudah di depan mata.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'