Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan sejumlah amanat dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).
Di antaranya, Novanto menyampaikan dukunganya kepada pemerintah yang berani mengambil tindakan tegas terhadap kelompok dan organisasi yang menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia.
Selain itu, Partai Golkar juga mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan, jika Partai Komunis Indonesia muncul kembali kepermukaan, maka harus di tindak dengan tegas.
"Kita tidak boleh menutup mata atas munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti idelogi Pancasila dengan ideologi khilafah serta ancaman bangkitnya kembali ideologi komunisme," katanya.
"Dan, bagi Partai Golkar, jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk bersikap dan bertindak dengan tegas. Negara Pancasila adalah bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia," tambahnya.
Novanto juga meminta supaya tidak boleh berdiam diri dengan munculnya politik identitas yang memanfaatkan isu Suku, Agama dan Ras. Dia mengakui, polarisasi dan fragmentasi dari politik identitas ini muncul sebagai dampak dari pertarungan Pilkada.
"Sebagai partai tengah, Partai Golkar harus menjadi payung dan tenda besar bagi kemajemukan bangsa. Partai Golkar beserta seluruh jajarannya harus merangkul semua kelompok, golongan, etnis dan agama untuk berteduh di bawah rindangnya pohon beringin," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Novanto mengatakan, semenjak Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, stabilitas pemerintahan lebih terjamin. Karena, sambungnya, mendapat dukungan mayoritas dari DPR. Sehingga banyak prestasi yang telah dicapai.
Prestasi itu di antaranya, untuk pertama kalinya setelah 12 tahun sejak 2004, BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah. Kemudian, tambahnya, keberhasilan pemerintah menurunkan angka gini ratio dari 0,41 pada tahun 2014 kini mendekati 0,38.
Namun, dia menyadari, masih ada kendala yang dihadapi pemerintah. Yaitu, persoalan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana merubah nasib 27 juta masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
"Maka dari itu saya menyerukan kepada kader-kader Golkar yang menjadi Kepala Daerah, Anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia, saudara-saudara harus tampil didepan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan serta menjauhkan diri dari praktek-paraktek korupsi," tuturnya
Pada Rapimnas ini, Novanto mengatakan, juga dapat dibahas arah perjalanan Partai kita ke depan. Dia menerangkan, Partai ini harus dikelola secara modern dan profesional, lebih merakyat, sekaligus menjadikan partai ini sebagai partainya anak muda, sebagai partai masa depan.
Dia menambahkan, pembangunan Partai tidak hanya untuk meningkatkan elektoral semata, tetapi sejatinya ditujukan untuk memantapkan ideologi partai, memperkuat kelembagaan organisasi, memantapkan sistem kaderisasi, serta memperluas basis dan jaringan Golkar di tengah-tengah masyarakat.
"Golkar harus hadir dan menyatu dengan rakyat. Saya minta seluruh kader Golkar untuk terjun ke masyarakat, dengarkan suara dan denyut nadi mereka, lalu perjuangan aspirasi dan harapan mereka. InsyaAllah dengan cara itu, Golkar akan dicintai kembali oleh rakyat," kata Novanto.
Dia pun meyakini, dengan saat kegiatan Partai Golkar tidak pernah sepi dan selalu ramai. Baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten kota. Menurutnya, ini adalah tanda-tanda kebangkitan, kejayaan dan kemenangan Golkar sudah di depan mata.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan