Presiden menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Ia menyebutkan, banyak upaya yang telah dan terus dilakuan, seperti pengembangan pendidikan etika dan moral, serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Bahkan dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Presiden Jokowi menyampaikan, dirinya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Lembaga baru ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan,” kata Presiden Jokowi.
Pasti Tegas
Kepala Negara menegaskan tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati dan pikiran, mengerahkan waktu dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan kita.
“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun yang berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bermartabat di mata internasional,” tegas Kepala Negara.
Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, perlunya kewaspadaan terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila.
“Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang Anti-Pancasila, yang Anti-UUD 1945, yang Anti-NKRl, dan yang Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi lndonesia,” tegas Presiden Jokowi.
Mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi mengajak segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan.
“Mari kita bersikap santun dan saling menghormati, mari kita saling toleran dan saling bahu-membahu, mari kita bergotong-royong demi kemajuan lndonesia,” seru Kepala Negara.
Upacara Hari Lahir Pancasila yang baru pertama kali diselenggarakan ini dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Budiono, keluarga para pejuang perumus Pancasila, Keluarga Sukarno, Keluarga Mohammad Hatta, Keluarga Radjiman Wedyodiningrat, Keluarga Mohammad Yamin, dan Keluarga Soepomo.
Selain itu, juga hadir para pimpinan lembaga negara dan para menteri Kabinet Kerja yang hampir keseluruhannya menggunakan baju adat Nusantara.
Para menteri yang hadir dalam kesempatan itu adalah Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Pohukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menlu Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri ESM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhajir Efendi, Menpora Imam Nahrawi, Jaksa Agung Prasetyo SH, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu