Suara.com - Lusinan warga Tunisia menggelar aksi massa untuk menuntut hak mereka makan dan minum di tempat-tempat publik pada siang hari selama bulan Ramadan.
Dalam aksi pada Minggu (11/6/2017) akhir pekan lalu itu, massa juga mengecam kebijakan pemerintah menangkap orang-orang Islam yang tepergok tak berpuasa.
Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (12/6), tidak ada satu pun peraturan hukum di Tunisia yang melarang rakyat makan dan minum di tempat-tempat umum pada siang hari di bulan Ramadan.
Bahkan, undang-undang dasar negara itu menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Namun, pemerintah menerapkan kebijakan represif terhadap warga Muslim dan nonmuslim yang kedapatan makan-minum di ruang publik saat bulan Puasa karena merasa menjadi penjaga agama.
Pada demonstrasi tersebut, seorang peserta nekat merokok—perilaku yang dinilai membatalkan puasa—sembari membentangkan spanduk bertuliskan “mengapa hal ini mengganggumu kalau kau berpuasa dan aku tidak?”
“Kami tetap menghormati orang-orang yang berpuasa. Tapi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menangkapi orang yang tak berpuasa. Tidak boleh ada larangan terhadap orang yang tak berpuasa,” tegas Karim Chair, pengunjuk rasa dalam orasinya.
Karim menuturkan, pemerintah harus segera membebaskan empat orang warga yang dipenjara selama satu bulan karena tepergok tak berpuasa.
Keempat orang tersebut dibekuk saat awal bulan Ramadan 2017 ini. Mereka ditangkap saat makan di sebuah restoran.
Aksi itu sendiri tak hanya diikuti oleh warga yang tidak berpuasa. Kamel Jalouli, peserta aksi, mengakui dirinya tetap berpuasa saat demonstrasi.
Baca Juga: Kemampuan Perempuan Kelola Uang Ternyata Lebih Rendah dari Lelaki
"Aku sendiri berpuasa. Tapi aku ikut aksi ini untuk mengecam tindakan represif pemerintah. Mereka harus menghormati seluruh keyakinan warganya dan membebaskan kami dalam menjalani hidup berkeyakinan,” tegasnya.
Untuk diketahui, sejak Tunisia dilanda ”revolusi 2011”, rakyat menuntut pemerintah tidak berpihak pada satu agama, tapi harus bersifat sekularisasi.
Tuntutan sekularisasi itu salah satunya adalah mengakui hak warga untuk tidak berpuasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah