Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keaman, Wiranto enggan menanggapi pernyataan anggota DPR yang mengancam bakal memboikot pembahasan anggaran KPK dan Polri pada pembahasan APBN 2018.
Ancaman pemboikotan anggaran KPK dan Polri ini dilontarkan oleh anggota Pansus hak angket KPK, M. Misbakhun karena kedua lembaga penegak hukum tersebut menolak menghadirkan Miryam S. Haryani dalam rapat hak angket.
"Jangan dipandang-pandang, itu urusan DPR," kata Wiranto ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).
Dia juga tak mau berkomentar apakah wacana pencekalan anggaran KPK dan Polri tersebut bakal terjadi atau tidak.
"Tanya DPR dong, yang mengeluarkan pendapat kan DPR, ya tanya mereka apa alasannya," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPR Misbakhun menyatakan bahwa ia bakal mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR dalam pembahasan RAPBN 2018 untuk KPK dan Polri. Ia akan mengusulkan hal itu bila KPK dan Polri tak mau menghadirkan Miryam dalam pemeriksaan hak angket di DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta
-
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan di KPK Hari Ini
-
Imigrasi Dalami Penyerangan 15 WNA China Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum di Tambang Emas Kalbar
-
Pemprov DKI Jamin Relokasi Cepat untuk 121 Pedagang Kramat Jati