Suara.com - Pemerintah terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk menanggulangi aksi terorisme kelompok ISIS yang kini menguasai wilayah Marawi, Filipina Selatan. Indonesia berkepentingan untuk mencegah kelompok ISIS yang tengah bertempur dengan militer Filipina masuk ke Indonesia.
"Kami sedangkan menyelesaikan berbagai rencana itu (penanganan kelompok ISIS di Marawi agar tak berkembang). Tetapi yang pasti, yang sudah bergerak di lapangan itu patroli maritim bersama," kata Menko Polhukam Wiranto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/7/2017).
Sedangkan mengenai permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar Indonesia membantu mengirimkan pasukan TNI menumpas kelompok teroris ISIS di Marawi, menurut Wiranto bukan hal mudah. Banyak aturan yang perlu dipertimbangkan untuk mengirim pasukan ke sana.
"Untuk mengirim pasukan ke sana tidak gampang kan, perlu ada persiapan, baik persiapan konstitusional, persiapan legislasinya maupun persiapan berupa suatu penyamaan prosedur operasi bersama. Itu tidak mudah," ujar dia.
Meski begitu, pemerintah Indonesia menghargai permintaan pemerintah Filipina tersebut. Dengan permintaan bantuan militer tersebut, lanjut dia, itu menunjukkan Filipina menghormati Indonesia sebagai negara yang punya kemampuan militer ahli dalam operasi perang perkotaan seperti di Marawi.
"Jadi kita tunggu sejauh mana, jangan sampai ada isu kita sudah mengirimkan pasukan ke sana. Belum ada (TNI kirim pasukan), kami sedang merancang bersama bagaimana melakukan suatu prosedur bersama, apakah latihan atau operasinya. Hal ini sedang digarap oleh TNI AD, AL dan AU," tutur dia.
Mengenai hal itu semua, khususnya permintaan pengiriman pasukan TNI ke Merawi untuk membantu militer Filipina dalam operasi menumpas kelompok ISIS, Presiden Joko Widodo belum menyetujui.
"Belum," tandas dia.
Baca Juga: Ini Keunggulan TNI Jika Dilibatkan Dalam Perang di Marawi
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu