Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kepolisian akan verifikasi semua WNI dari Suriah yang akan kembali ke tanah air. Verifikasi ini dilakukan untuk mendata mana yang simpatisan dan perekrut bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Bagi simpatisan yang kembali ke tanah air karena dideportasi dari Suriah akan di lakukan deradikalisasi, setidaknya untuk mencegah faham radikal mereka.
"Deportan-deportan itu akan kami verifikasi, yang merekrut dengan deportan juga beda," kata Suhardi saat ditemui di kantor Kementertian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Sampai saat ini pemerintah masih kesulitan untuk menanggulangi para WNI simpatisan ISIS di Suriah yang kembali ke tanah air. Sebab pemerintah khususnya penegak hukum terkendala kebijakan yang belum memadai atau belum ada pasal dalam undang-undang yang bisa memproses mereka secara hukum meski mereka terlibat dalam gerakan teroris ISIS di Suriah dan berpotensi melakukan teror di tanah air. Maka dari itu, saat pemerintah tengah menggodok revisi UU Anti Terorisme yang salah satu klausul yang akan dimasukkan adalah untuk penanggulangan WNI alumni Suriah tersebut.
"Sampai sekarang masih digodok (dibahas)," ujar dia.
Meski belum ada payung hukum, lanjut Suhardi, BNPT bersama Kepolisian akan membatasi ruang gerak dan memantau semua WNI alumni simpatisan ISISI yang kembali ke tanah air tersebut. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memantau dan melakukan deradilakisasi terhadap mereka.
"Kami akan membatasi ruangnya. Begitu orangnya datang, kami verifikasi, dikasih pencerahan di Bambu Apus (tempat deradikalisasi) selama satu bulan, lalu kami antar sampai ke rumahnya. Saya juga minta pemerintah daerah ikut berperan untuk ikut menjaga mereka, kami tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal," tutur dia.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengantongi nama-nama WNI alumni Suriah yang telah kembali ke tanah air. Jumlahnya ada ratusan orang, namun Suhardi tidak mau menyebutkan secara detail.
"Jelas sudah ada namnya, yang kembali sudah sekian ratus orang dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya minta pemerintah daerah melalui Kemendagri (untuk berperan aktif memantau mereka)," tandas dia.
Baca Juga: Cegah Teroris Marawi ke Tanah Air, Ini yang Dilakukan BNPT
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik