Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kepolisian akan verifikasi semua WNI dari Suriah yang akan kembali ke tanah air. Verifikasi ini dilakukan untuk mendata mana yang simpatisan dan perekrut bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Bagi simpatisan yang kembali ke tanah air karena dideportasi dari Suriah akan di lakukan deradikalisasi, setidaknya untuk mencegah faham radikal mereka.
"Deportan-deportan itu akan kami verifikasi, yang merekrut dengan deportan juga beda," kata Suhardi saat ditemui di kantor Kementertian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Sampai saat ini pemerintah masih kesulitan untuk menanggulangi para WNI simpatisan ISIS di Suriah yang kembali ke tanah air. Sebab pemerintah khususnya penegak hukum terkendala kebijakan yang belum memadai atau belum ada pasal dalam undang-undang yang bisa memproses mereka secara hukum meski mereka terlibat dalam gerakan teroris ISIS di Suriah dan berpotensi melakukan teror di tanah air. Maka dari itu, saat pemerintah tengah menggodok revisi UU Anti Terorisme yang salah satu klausul yang akan dimasukkan adalah untuk penanggulangan WNI alumni Suriah tersebut.
"Sampai sekarang masih digodok (dibahas)," ujar dia.
Meski belum ada payung hukum, lanjut Suhardi, BNPT bersama Kepolisian akan membatasi ruang gerak dan memantau semua WNI alumni simpatisan ISISI yang kembali ke tanah air tersebut. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memantau dan melakukan deradilakisasi terhadap mereka.
"Kami akan membatasi ruangnya. Begitu orangnya datang, kami verifikasi, dikasih pencerahan di Bambu Apus (tempat deradikalisasi) selama satu bulan, lalu kami antar sampai ke rumahnya. Saya juga minta pemerintah daerah ikut berperan untuk ikut menjaga mereka, kami tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal," tutur dia.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengantongi nama-nama WNI alumni Suriah yang telah kembali ke tanah air. Jumlahnya ada ratusan orang, namun Suhardi tidak mau menyebutkan secara detail.
"Jelas sudah ada namnya, yang kembali sudah sekian ratus orang dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya minta pemerintah daerah melalui Kemendagri (untuk berperan aktif memantau mereka)," tandas dia.
Baca Juga: Cegah Teroris Marawi ke Tanah Air, Ini yang Dilakukan BNPT
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar