Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kepolisian akan verifikasi semua WNI dari Suriah yang akan kembali ke tanah air. Verifikasi ini dilakukan untuk mendata mana yang simpatisan dan perekrut bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Bagi simpatisan yang kembali ke tanah air karena dideportasi dari Suriah akan di lakukan deradikalisasi, setidaknya untuk mencegah faham radikal mereka.
"Deportan-deportan itu akan kami verifikasi, yang merekrut dengan deportan juga beda," kata Suhardi saat ditemui di kantor Kementertian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Sampai saat ini pemerintah masih kesulitan untuk menanggulangi para WNI simpatisan ISIS di Suriah yang kembali ke tanah air. Sebab pemerintah khususnya penegak hukum terkendala kebijakan yang belum memadai atau belum ada pasal dalam undang-undang yang bisa memproses mereka secara hukum meski mereka terlibat dalam gerakan teroris ISIS di Suriah dan berpotensi melakukan teror di tanah air. Maka dari itu, saat pemerintah tengah menggodok revisi UU Anti Terorisme yang salah satu klausul yang akan dimasukkan adalah untuk penanggulangan WNI alumni Suriah tersebut.
"Sampai sekarang masih digodok (dibahas)," ujar dia.
Meski belum ada payung hukum, lanjut Suhardi, BNPT bersama Kepolisian akan membatasi ruang gerak dan memantau semua WNI alumni simpatisan ISISI yang kembali ke tanah air tersebut. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memantau dan melakukan deradilakisasi terhadap mereka.
"Kami akan membatasi ruangnya. Begitu orangnya datang, kami verifikasi, dikasih pencerahan di Bambu Apus (tempat deradikalisasi) selama satu bulan, lalu kami antar sampai ke rumahnya. Saya juga minta pemerintah daerah ikut berperan untuk ikut menjaga mereka, kami tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal," tutur dia.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengantongi nama-nama WNI alumni Suriah yang telah kembali ke tanah air. Jumlahnya ada ratusan orang, namun Suhardi tidak mau menyebutkan secara detail.
"Jelas sudah ada namnya, yang kembali sudah sekian ratus orang dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya minta pemerintah daerah melalui Kemendagri (untuk berperan aktif memantau mereka)," tandas dia.
Baca Juga: Cegah Teroris Marawi ke Tanah Air, Ini yang Dilakukan BNPT
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek