Suara.com - Fadli Zon tak setuju Ibu Kota Negara pindah tempat dari Jakarta. Menurut dia, itu bukan hal mendesak. Kata dia, kondisi keuangan negara belum membaik.
"Saya sih melihat pemindahan Ibu Kota harus melihat keuangan negara dan urgensinya. Sekarang ini apa sih urgensi di masyarakat? Menurut saya hidup di masyarakat makin lama makin susah. Harga harga makin parah, petani makin susah, buruh makin susah, nelayan makin susah. Kok mikirin mindahin Ibu Kota gitu loh," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Politikus Gerindra ini menerangkan bila pemindahan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Butuh belasan tahun untuk membangun sebuah kota.
"Saya sudah lihat di Brazil. Brazil itu dulu Ibu Kotanya di Rio de Janiero, kemudian dipindahkan ke Brazilia. Itu prosesnya cukup lama," ujarnya.
Wacana pemindahan Ibu Kota ini muncul setelah ada perintah dari Presiden Jokowi. Ini memperhitungkan dari perekonomian di Pulau Jawa yang sangat kuat dibanding di luar Jawa. Atas dasar pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, pemindahan Ibu Kota ini harus dilakukan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti