Ongkos Besar, Jokowi Harus Nabung untuk Biaya Pindahkan Ibu Kota

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)‎ Ahmad Basarah menilai ongkos pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta perlu uang banyak. Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus mulai menabung.

Tabungan itu diambil dari menyisihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika duitnya sudah cukup, itu bisa dipakai. Sehingga tidak membehani APBN dalam satu masa.

"Pemerintahan era Jokowi ini harus sudah mulai mengalokasikan kebutuhan anggaran. Sehingga ketika dianggap tepat waktunya negara kita sudah memiliki APBN untuk memindahkan Ibu Kota negara," kata Basarah di DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Pemindahan Ibu Kota sudah lama digagas sejak era orde lama yang dipimpin Soekarno. Di luar negeri, banyak negara yang sukses.

"Bebrapa negara sukses menata tata pemeerintahannya dengan membagi dua kota, antara kota pemerintahan dan kota bisnis. Nah jadi, itu sebenarnya bukan ide baru," tuturnya.

Alasan pemerataan ekonomi dan pembangunan Jokowi dinilainya pas. Sehingga yang mendapatkan pembangunan layak tidak hanya di Jakarta.
‎
"Atas dasar itu, secara logika pembangunan menurut saya, tidak dalam waktu dekat Pak jokowi merealisasikan gagasan pemindahan Ibu Kota negara," tambah dia.

Wacana pemindahan Ibu Kota ini muncul setelah ada perintah dari Presiden Jokowi. Ini memperhitungkan dari perekonomian di Pulau Jawa yang sangat kuat dibanding di luar Jawa. Atas dasar pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, pemindahan Ibu Kota ini harus dilakukan.