Dalam KTT G20, Presiden Jokowi Puji Peran NU dan Muhammadiyah

Presiden Joko Widodo mendorong peran negara-negara anggota G20 untuk tidak tinggal diam dan bersatu dalam memerangi terorisme. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam KTT G20 Leaders’ Retreat sesi I mengenai terorisme di Hamburg Messe Und Congress, Jumat (7/7/2017).

“Apakah kita menyerah kepada teror? Apakah kita akan tetap diam? Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus bersatu untuk memerangi ancaman terorisme,” tegas Presiden dalam sambutannya.

Presiden menegaskan, pendekatan yang seimbang antara soft power dan hard power masih merupakan solusi ampuh dalam pemberantasan aksi terorisme. Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia terbukti dapat menurunkan tingkat keinginan para mantan teroris untuk mengulang aksinya kembali.

“Sejarah telah mengajarkan kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu pendekatan soft power berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan,” kata Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengangkat kasus Marawi, sebuah kota di Filipina yang kini dikuasai oleh jaringan kelompok ISIS. Hal ini membuat warga setempat harus terpaksa menjadi pengungsi.

“Kasus Marawi merupakan panggilan untuk kita semua bahwa jaringan ISIS kini telah menyebar dan afiliasi dengan teroris lokal terus terjadi,” ungkap Presiden.

Sebagai upaya pencaian solusi terhadap Marawi, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa dengan inisiatif Indonesia, perundingan trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina telah dilaksanakan. Ke depan, ASEAN juga akan bekerja sama dengan Australia dalam pemberantasan terorisme di kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa pandangannya dalam upaya memberantas ancaman terorisme. Yang pertama adalah himbauan kepada G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana kepada jaringan kelompok radikal dan teroris. Untuk itu, Indonesia mengapresiasi dukungan para negara G20 terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam FATF (the Financial Action Task Force).

Baca Juga: Jokowi Ajak Negara Sahabat Kerjasama Hadapi Terorisme

“Yang kedua adalah dengan kemampuan teknolgi informasi, G20 harus menjadi kekuatan pendorong dalam penyebaran kontra-naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran nilai-nilai damai dan toleran,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mendorong negara G20 untuk menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mencarikan solusi akar masalah yang timbul akibat dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Adapun hal keempat yang disampaikan Presiden sebagai upaya memerangi terorisme adalah negara G20 agar dapat mengembangkan kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan FTF (foreign terrorist fighters), dan pengembangan capacity building.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan bagaimana Indonesia menangani masalah terorisme dengan program deradikalisasi. Dengan progam ini, Presiden mengatakan bahwa hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau hanya 0,53 persen yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali. Pemerintah Indonesia juga telah merekrut para pengguna akun sosial media berpengaruh untuk menyebarkan pesan perdamaian.

“Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran,” ujarnya lebih lanjut.

Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara majemuk.

"Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ucapnya.

Dengan posisi yang unik dan strategis ini, ucap Presiden, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam sesi I tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.