Yusril Sarankan KPK Gugat ke Pengadilan Jika Tolak Pansus

Suara.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan bila tidak terima dengan keberadaan panitia khusus angket di DPR.

"Jadi menurut saya kalau tidak puas dengan sesuatu ya silakan melakukan perlawanan secara hukum biar ada keputusan," kata Yusril dalam rapat dengar pendapat dengan pansus angket KPK, hari ini.

Yusril mengatakan KPK bisa mengajukan putusan sela sehingga proses kerja pansus bisa ditunda sampai keputusan pengadilan inkrah.

"Kan dia bisa mengajukan ke pengadilan misalnya minta supaya sebelum ada keputusan pengadilan berkuatan hukum tetap, supaya pansus ini ditunda pelaksanaannya. Kan itu bisa diajukan ke pengadilan‎," tutur Yusril.

Menurut Yusril langkah menggugat ke pengadilan lebih baik daripada tidak menghadiri panggilan pansus.

‎Menurut Yusril KPK bisa menempuh gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan negeri.

"Saya nggak mau mengajari KPK, nanti mereka kan pasti tahu, mau dibawa ke PTUN atau PN itu saya nggak mau ngajari detail, tapi dibawa ke ranah hukum saja untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.‎
‎
Seperti diketahui, saat ini KPK sedang mempelajari keberadaan pansus yang dibuat karena KPK menolak membeberkan bukti rekaman pemerikaan saksi kasus korupsi e-KTP Miryam S. Haryani ke DPR.

Peneliti dari Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadhana curiga selain cuma menghabiskan anggaran negara, tujuan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Saya takut, ujungnya cuma untuk revisi UU KPK, dan saat ini ketua DPR RI sedang dalam status dicurigai. Jadi tidak heran kalau ada persepsi negatif kepada pansus," kata Kurnia di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2017).

Kurnia mengatakan bisa jadi dalam waktu dekat akan ada pembahasan revisi UU KPK jika pansus angket memberikan rekomendasi kepada DPR.

"Bisa jadi, poin-poin revisi seperti pembatasan penyadapan atau kewenangan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) akan dimunculkan kembali," ujarnya.

Kurnia juga menyoroti langkah anggota pansus hak angket berdialog dengan para koruptor di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Kurnia heran kenapa anggota pansus lebih memilih dialog dengan koruptor ketimbang dialog dengan saksi-saksi lain yang pernah diperiksa KPK.

"Kan yang diperiksa KPK bukan hanya yang sudah terhukum, ada juga yang diperiksa tapi terbukti tidak salah. Kenapa mereka nggak diselidiki oleh pansus?" katanya.