Suara.com - Anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR, Mukhamad Misbakhun menyebutkan ada korupsi di proyek pembangunan Gedung Merah Putih KPK. Korupsi berupa mark up anggaran.
Indikasi korupsi itu berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kelebihan dana pembangunan gedung KPK yang dikembalikan.
Menurut Misbakhun, kelebihan dana untuk pembangunan itu bisa dikatakan sebagai mark up anggaran.
"Pembangunan gedung KPK, itu sebesar Rp665,3 juta dikembalikan. Ini kan berarti ada mark up. Itu kata audit BPK tahun 2017," kata Misbakhun di DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Selain itu, Misbakhun juga mengatakan ada temuan yang dia dapatkan tentang adanya bantuan dana ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Namun, Misbakhun tidak mau membocorkannya lebih jauh.
Sebab, menurutnya, informasi ini akan didalami Pansus dalma waktu yang sudah ditentukan.
"Nanti ceritanya. Berdasarkan termin waktu (yang kita siapkan)," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum