Suara.com - Usai diperiksa penyidik KPK, ketua panitia khusus angket KPK dari Golkar Agun Gunandjar mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang diterimanya tadi, di antaranya tentang proses pembahasan anggaran dan aliran dana proyek e-KTP.
"Saya jawab, ada dua posisi, yang pertama sebagai anggota DPR di Komisi II saya masuk di periode 2009-2014. Dipertanyakan ada surat, apakah anda mengetahui ini? Ya saya nggak tahu. Karena waktu surat itu saya masih di Komisi III," ujar Agun di KPK, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Agun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong.
Menurut Agun anggaran proyek E-KTP sudah direncanakan sebelum periode 2009-2014. Dia mengaku tak mengetahui soal aliran dana proyek yang disebut-sebut ke DPR, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan jaksa KPK.
"Jadi anggaran proyek e-KTP itu memang sudah jauh-jauh hari sebelum periode 2009-2014 pun sudah ada perencanaan-perencanaan. Kemudian (saya) masuk di Komisi II, pada Oktober 2009 saya dinyatakan sebagai anggota Komisi II dan anggota banggar 2009-2011. Pada posisi itu saya tidak mengetahui karena memang tidak terlibat, tidak ikut. Di Komisi II juga tidak pimpinan," kata dia.
Agun menuturkan pada saat proyek pengadaan e-KTP berlangsung, dia bertugas sebagai pengawasnya. Namun ia mengaku tak ikut pembahasan proyek.
"Pada periode 2012-2014 apa yang dilakukan? Ya saya menjalankan fungsi pengawasan. Memang ada tambahan anggaran di 2013. Dan itu dibahas melalui mekanisme yang prosedural, mulai dari rapat kerja, rapat panja, sampai kepada pembahasan, kembali ke banggar, dan di situ saya tidak lagi di banggar sebagai pimpinan. Sudah itu saja," kata dia.
Agun juga ditanya penyidik soal apakah mengenal Andi Narogong. Ia mengaku tak mengenal.
"Otomatis saya nggak kenal. Kan gitu. Pada posisi itu ditanyakan apakah sudah terima duit dari A, B, C, D, ya saya bilang enggak. Dan saya sudah memberikan kesaksian terhadap dakwaan yang saya dikatakan menerima duit USD 1 juta, kan begitu dalam dakwaan. Dan saya sudah memberi kesaksian di persidangan, dan terbantahkan semua," katanya.
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
-
KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat