Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi meminta Partai Amanat Nasional keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, sikap partai yang dipimpin Zulkifli Hasan sering tidak kompak dengan arah koalisi, yang terakhir dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
"Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," ujar Taufiqulhadi, Jumat (21/7/2017).
Desakan agar PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah sudah terdengar sejak lama. Sikap PAN yang dinilai berseberangan dengan pemerintahan yang paling menonjol yaitu ketika menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta. Setelah itu, PAN juga tidak mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
PAN mendapatkan jatah kursi Menteri PAN-RB dan diduduki oleh Asman Abnur.
"Dengan demikian sekaligus menurut saya tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi dalam kabinet," ujar Taufiqulhadi.
Dalam rapat paripurna untuk menentukan RUU Pemilu, Fraksi PAN memilih menolak keputusan diambil melalui voting, bersama Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera.
"Pada hari ini kami telah melihat sebuah fakta politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Karena itulah kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN," ujar Taufiqulhadi.
"Tidak lagi mencerminkan sikap kebersamaan dalam koalisi. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet," kata anggota Komisi III DPR menambahkan.
Berita Terkait
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim