Suara.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membiayai pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan ditanggung oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Indramayu Anna Sophanah mengatakan pemkab mengalihkan peserta Kartu Sehat dan Pintar (Kasep) ke BPJS Kesehatan dalam rangka memproteksi masyarakat yang tidak mampu dalam bidang kesehatan.
"Untuk meng-cover Kasep yang bersumber dari APBD setiap tahunnya terus meningkat anggarannya pada tahun 2017 ini mencapai 57,8 miliar, dengan migrasi ke BPJS ini berharap hasilnya bisa maksimal dan anggaran yang digunakan bisa lebih efektif," katanya di Indramayu, Senin (31/7/2017).
Dengan tegas Anna juga meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, rumah sakit, kecamatan, kepala desa, BPJS dan semua pihak yang terlibat untuk serius dalam menjalankan kegiatan ini.
Dia menuturkan kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Agustus 2017. Migrasi peserta KASEP tersebut, karena selama ini cakupannya hanya berlaku bagi tujuh rumah sakit.
Sedangkan dengan BPJS, masyarakat akan memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik dan bersifat universal, serta berlaku secara nasional.
Selain itu, dengan migrasi KASEP ke BPJS, maka akan lebih mengoptimalkan penggunaan APBD, karena selama menggunakan Kasep terdapat permasalahan yang harus diurai dan mendapatkan penyelesaiannya.
Anna melanjutkan, warga yang tidak mampu akan di-cover oleh APBD ini harus membayar premi kelas III untuk satu bulan pertama, sebanyak jumlah anggota keluarga dengan premi per jiwa Rp25.500.
"Namun bagi warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar premi pertama, maka dapat minta bantuan ke Yayasan Gempur Gakin dan Baznas Indramayu," ujarnya lagi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Boni Koswara menjelaskan, sistem yang akan berlangsung mulai 1 Agustus 2017 ini dalam perjalanannya akan terus dilakukan perbaikan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indramayu.
"Sambil berjalan kami benahi, tujuan utama mengubah Kasep ke BPJS ini bisa terlaksana, sehingga coverage layanan bisa berlaku secara menyeluruh, beban APBD juga tidak terlalu berat dan operasional rumah sakit bisa berjalan lancar," tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Anti Gagal! Panduan Lengkap SSCASN 2025: Dari Buat Akun Hingga Tips Jitu Lolos CPNS dan PPPK
-
Contoh Singapura dan Filipina, DPRD DKI Diminta Dukung Rencana IPO PAM Jaya
-
Mabes TNI Ungkap Motif Kopda FH di Balik Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN
-
Tergiur Uang Haram, Kopda FH Rela Jadi 'Makelar' Pembunuhan, Dibayar Berapa?
-
Kopda FH, Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN Ternyata Sudah Desersi dari Satuan
-
Terbongkar! Oknum TNI Jadi Perantara Penculikan dan Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN, Kini Ditahan
-
Misteri 'Perintah Maut' untuk Kopda FH: TNI Irit Bicara Soal Dalang di Balik Pembunuhan Kacab Bank
-
Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
-
Gubernur Bobby Nasution Beri Pesan ke Pendawa Indonesia: "Nek Wani Ojo Wedi-wedi" Berantas Narkoba
-
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun, Kapan KPK Umumkan Tersangka Agar Tak Rusak Reputasi NU?