Suara.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membiayai pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan ditanggung oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Indramayu Anna Sophanah mengatakan pemkab mengalihkan peserta Kartu Sehat dan Pintar (Kasep) ke BPJS Kesehatan dalam rangka memproteksi masyarakat yang tidak mampu dalam bidang kesehatan.
"Untuk meng-cover Kasep yang bersumber dari APBD setiap tahunnya terus meningkat anggarannya pada tahun 2017 ini mencapai 57,8 miliar, dengan migrasi ke BPJS ini berharap hasilnya bisa maksimal dan anggaran yang digunakan bisa lebih efektif," katanya di Indramayu, Senin (31/7/2017).
Dengan tegas Anna juga meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, rumah sakit, kecamatan, kepala desa, BPJS dan semua pihak yang terlibat untuk serius dalam menjalankan kegiatan ini.
Dia menuturkan kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Agustus 2017. Migrasi peserta KASEP tersebut, karena selama ini cakupannya hanya berlaku bagi tujuh rumah sakit.
Sedangkan dengan BPJS, masyarakat akan memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik dan bersifat universal, serta berlaku secara nasional.
Selain itu, dengan migrasi KASEP ke BPJS, maka akan lebih mengoptimalkan penggunaan APBD, karena selama menggunakan Kasep terdapat permasalahan yang harus diurai dan mendapatkan penyelesaiannya.
Anna melanjutkan, warga yang tidak mampu akan di-cover oleh APBD ini harus membayar premi kelas III untuk satu bulan pertama, sebanyak jumlah anggota keluarga dengan premi per jiwa Rp25.500.
"Namun bagi warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar premi pertama, maka dapat minta bantuan ke Yayasan Gempur Gakin dan Baznas Indramayu," ujarnya lagi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Boni Koswara menjelaskan, sistem yang akan berlangsung mulai 1 Agustus 2017 ini dalam perjalanannya akan terus dilakukan perbaikan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indramayu.
"Sambil berjalan kami benahi, tujuan utama mengubah Kasep ke BPJS ini bisa terlaksana, sehingga coverage layanan bisa berlaku secara menyeluruh, beban APBD juga tidak terlalu berat dan operasional rumah sakit bisa berjalan lancar," tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri