Suara.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta mencatat total tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa di Jakarta mencapai Rp32 miliar. Data itu diperoleh hingga Juni 2017.
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan penghuni yang paling banyak tidak membayar uang sewa ada di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
"Tunggakan rusun terbanyak ada di lokasi yang jumlah unitnya paling banyak dalam satu lokasi yaitu Rusunawa Marunda, ada 2.580 unit, terisi 2.380," ujar Meli kepada Suara.com, Selasa (1/8/2017).
Khusus di rusunawa Marunda, 956 penyewa rusun di sana belum membayar uang sewa. "Yang nunggak 956 unit dengan total tunggakan sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp10 miliar," katanya.
Meli menjelaskan, dari 23 lokasi rusunawa yang dimiliki pemerintah DKI, pasti ada penghuni yang belum membayar sewa.
"Semuanya ada tunggakan, karena bila di bulan kedua tidak ada dana yang dapat didebit oleh bank DKI untuk pembayaran sewa bulan yang lalu, maka sudah masih kategori tunggakan," kata dia.
Seluruh penghuni rusunawa di Jakarta sudah diwajibkan membuka rekening bank DKI. Sebab, pemerintah telah menerapkan sistem auto debet dan cashless.
"Pembayaran sewa sudah auto debet dari rekening masing-masing penghuni dengan jangka waktu pendebetan dari tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulannya. Jadi kalau sampai dengan tanggal 21 pada bulan tersebut tidak ada saldo yang cukup maka sudah masuk kategori menunggak," katanya.
Untuk diketahui, tunggakan tersebut naik Rp6 miliar apabila dibandingkan dengan data Januari 2017. Pada awal tahun lalu tunggakan di 23 lokasi rusunawa hanya sekitar Rp26 miliar.
Baca Juga: Warga Rumah Susun di Jakarta Menunggak Bayar Rp32 Miliar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu