Suara.com - Tim Sinkronisasi Anies-Sandi mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017). Kedatangan mereka awalnya ingin membahas status proyek reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.
Namun, saat bertemu dengan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sudirman Said mengatakan terkait reklamsi tidak dibahas secara rinci.
"(Soal reklamsi) tidak (dibahas) secara spesifik, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa buat pulau-pulau yang dibangun ini tidak akan diteruskan," kata Sudirman usai berkoordinasi dengan Bappenas.
Namun, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut mengatakan ada hal yang lebih luas dari sekedar tentang reklamsi. Misalnya, tentang pengelolaan lingkungan, soal penyediaan air minum, dan juga menjaga percepatan penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Tapi tim terus mencari solusi, bagaimana memanfaatkan yang ada dan tadi kita mendapat perspektif yang luas dari sekedar membicarakan soal reklamasi," kata Sudirman.
Lebih lanjut dia juga menyinggung soal proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kata Sudirman, soal pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta tersebut juga dibahas dengan Bapoenas.
"Tadi dijelaskan soal ruang lingkupnya, panjangnya, kemudian budgetnya yang sudah disiapkan. Kita minta memasukannya dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI, supaya ada sinkronisiasi ada sinergi antara yang disiapkan pemerintah pusat dan Pemda," kata Sudirman.
Untuk diketahui, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dengan proyek NCICD berbeda. Kalau reklamsi digagas sejak Tahun 1990-an. Pada saat itu, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Sementara NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Pembangunan NCICD ini merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta. Ini diajulan sekitar Tahun 2014.
Baca Juga: Tim Anies Kembali Minta Djarot Tak Teken Kontrak soal Reklamasi
Pembangunan tanggul laut sendiri dapat dilakukan dengan dua opsi, yakni pembangunan tembok dan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.
Pemerintah Belanda mengusulkan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.Proyek NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada dan ditargetkan selesai pada 2017.
Sementara itu tahap B akan dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta. Di dalam tahap B dan C juga akan terdapat reklamasi dan pembangunan 17 pulau.
Berita Terkait
-
Tim Anies Kembali Minta Djarot Tak Teken Kontrak soal Reklamasi
-
Bappenas Minta Anies Perhatikan Ketersediaan Air Minum Jakarta
-
Tim Anies-Sandi Temui Bappenas Bahas Proyek Reklamasi
-
DPRD DKI Lanjutkan Rapat Reklamasi, Puluhan Nelayan Gelar Aksi
-
Djarot Jawab Sindiran Anies Baswedan soal Tak Mengerti Anggaran
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru