Suara.com - Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ke Polda Metro Jaya, Rabu (2/8/2017). Arief dipolisikan lantaran pernyataannya dinilai bermuatan permusuhan, penghinaan, kebencian suatu golongan, dan pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan.
"Dilaporkan saya pribadi sebagai kader PDI Perjuangan, dan juga Relawan Perjuangan Demokrasi. Dia (Arief) menganggap PDI pembohong dan sama dengan PKI itu. Masuk dalam delik itu. Bagaimana kami dikatakan sebagai komunis. Dasar itu yang membuat kita melaporkan," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Repdem Fajri Safi'i, hari ini.
Fajri menegaskan tidak ada sejarahnya PDI Perjuangan menganut paham komunisme.
"PKI kan sudah dilarang dan tidak ada sejarahnya PDI Perjuangan bergabung dengan PKI. PKI kan anti Pancasila, sedangkan Pancasila yang merumuskan itu Soekarno," kata dia.
Meski Arief telah meminta maaf, proses hukum tetap harus berjalan.
"Tapi, kan perbuatannya sudah dilakukan. Kalau perbuatannya sudah dilakukan, perbuatan pidananya harus dipertanggungjawabkan. Maaf itu kan hanya meringankan pidana. Orang saya sudah memaafkan kok. Sebagai PDI Perjuangan saya sudah maafkan itu, sebagai manusia saya sudah memaafkan itu," kata dia.
Arief dilaporkan ke polisi sebagai pribadi, bukan organisasi.
"Saya tidak melaporkan partai, karena perbuatan pidana itu orang. Dalam hukum kan ada pertanggungjawaban pidana. Pasti dilakukan orang," kata dia.
Laporan terhadap Arief bernomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit.reskrimum. Barang bukti laporan berupa print out pemberitaan di media online yang berisi pernyataan Arief.
Arief dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.
Arief berharap laporan ini segera diproses.
"Nanti tunggu panggilan polisi. Sekarang baru membuat laporan polisi dulu. Buat laporan nanti ada kajian dari Polda. Nanti itu mekanisme penyidik," kata Fajri.
Kemarin, Arief Poyuono meminta maaf kepada PDI Perjuangan.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com.
Arief mengatakan sebenarnya tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Ia meyakini partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Berita Terkait
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
-
Ribka Tjiptaning PDIP: Soeharto 'Pembunuh Jutaan Rakyat' Tak Pantas Jadi Pahlawan!
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM