Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap KPK. [Antara/Aprilio Akbar]
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati proses hukum terhadap Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii, yang baru saja ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap. Syafii dan beberapa orang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pamekasan pada Rabu (2/8/2017).
"Ya sudah, bagaimana lagi. Serahkan pada proses hukum saja," kata Tjahjo di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Mereka yang kena OTT bersama Syafii, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi.
Tjahjo mengatakan selama ini sudah seringkali mengingatkan penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, supaya hati-hati pada area yang rawan korupsi. Sebab, KPK sudah mulai masuk ke segala lini.
"Kami sudah meningkatkan di dua kali tahun anggaran ini. Kemendagri fokus untuk peningkatan kualitas aparatur desanya. Masalah bagaimana cara merencanakan pembangunan desanya, membuat LPJ desa, membuat aturan desanya," ujar Tjahjo.
Perihal masih terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan daerah, kata Tjahjo, itu kembali pada individunya masing-masing.
"Kan sulit jadinya. Namanya juga orang mau korupsi kan. Sistemnya, sudah ada kok pencegahannya. Tapi dengan adanya OTT kan itu valid. Padahal Madura ini sudah dicermati lama," tutur Tjahjo.
Kasus tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di daerah-daerah lainnya. Itu sebabnya, ia selalu memberikan peringatan ke bawah.
"Ya bisa saja itu juga terjadi di daerah lain," kata Tjahjo.
"Ya sudah, bagaimana lagi. Serahkan pada proses hukum saja," kata Tjahjo di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Mereka yang kena OTT bersama Syafii, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi.
Tjahjo mengatakan selama ini sudah seringkali mengingatkan penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, supaya hati-hati pada area yang rawan korupsi. Sebab, KPK sudah mulai masuk ke segala lini.
"Kami sudah meningkatkan di dua kali tahun anggaran ini. Kemendagri fokus untuk peningkatan kualitas aparatur desanya. Masalah bagaimana cara merencanakan pembangunan desanya, membuat LPJ desa, membuat aturan desanya," ujar Tjahjo.
Perihal masih terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan daerah, kata Tjahjo, itu kembali pada individunya masing-masing.
"Kan sulit jadinya. Namanya juga orang mau korupsi kan. Sistemnya, sudah ada kok pencegahannya. Tapi dengan adanya OTT kan itu valid. Padahal Madura ini sudah dicermati lama," tutur Tjahjo.
Kasus tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di daerah-daerah lainnya. Itu sebabnya, ia selalu memberikan peringatan ke bawah.
"Ya bisa saja itu juga terjadi di daerah lain," kata Tjahjo.
Komentar
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional