Suara.com - Profesor Universitas Brigham Young University (BYU) yang juga peneliti tsunami purba Ronald Albert mengingatkan agar Indonesia lebih peka terhadap kebencanaan di masa lalu. Menurut dia beberapa gagasan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami dapat menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
Dia meneliti tsunami purba di beberapa wilayah di Jawa dan pulau-pulau Sunda kecil. Harris menggagas jargon 20 – 20 – 20. Angka itu berdasarkan kalkulasi saintifik yang memperhitungkan durasi gempa yang terjadi, kecepatan tsunami dan wilayah evakuasi aman. “20–20–2020” merupakan detik gempa (5 km/det x 200 det = 100 km zona pecah), 20 menit evakuasi (tsunami velocity) dan 20 meter ketinggian (tsunami model menunjukkan 20 m gelombang run-up). Namun Ron menyampaikan bahwa gagasan terhadap pesan itu harus adaptable dengan konteks wilayah.
“Mungkin saja di Ambon 20 – 10 – 20, atau di Bali 20 – 20 – 10,” papar Ron Harris dalam diskusi membahas mitigasi bencana gempabumi dan tsunami di Badan Meteorologi, Klimatoogi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (4/8/2017) kemarin.
Masih dalam konteks mitigasi, Ron Harris menceritakan bahwa kelompok masyarakat di Waingapu, Sumba Timur, tidak mengetahui sejarah tsunami di wilayahnya. Dia menjelaskan memang hal itu dapat terjadi karena generasi yang hidup di wilayah itu ketika siklus gempabumi dan tsunami yang ‘tidur’.
Berdasarkan penelitian selama ini, yang menunjukkan siklus tidur-bangun-tidur, dan mungkin bangun pada periode selanjutnya. Sang profesor mengingatkan mungkin selama ini sebagian besar masyarakat menandai tsunami pascagempabumi besar, padahal gempa yang tidak terasa besar namun berdurasi lama dapat menyebabkan tsunami mematikan.
Sementara itu, ketika masyarakat diberikan kuisoner mengenai pendekatan apa yang diinginkan saat peringatan dini. Sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Pangandaran memilih sirine.
Di sisi lain, ketika warga mengetahui papan mengenai arah evakuasi, pertanyaan kritis yang muncul mengenap kapan mereka harus evakuasi. Gagasan Ron yaitu dengan menambahkan papan seperti 20–20–20 di bawah papan arah evakuasi.
Ron Harris juga merekomendasikan untuk melihat kembali pemasangan rambu evakuasi seperti yang terpasang di Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rambu evakuasi tersebut menurutnya tidak mengarahkan pada tempat yang tinggi namun arah evakuasi masih menunjukkan wilayah yang terkena genangan tsunami.
Sementara itu, upaya mitigasi di Pulau Dewata juga membutuhkan pendekatan di beberapa sektor seperti budaya, mengingat sesuai peraturan daerah yang mengijinkan bangunan dengan tinggi maksimal 15 meter.
Baca Juga: Mensos Khofifah Tinjau Bencana Banjir di Belitung Timur
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto memaparkan hasil penelitian BMKG mengenai paleotsunami. Saat ini, Indonesia telah memiliki masterplan tsunami namun demikian hasil penelitian yang menghasilkan rekomendasi dapat memperbarui strategi-strategi dalam menghadapi ancaman yang lebih besar.
“Ini sangat penting untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pemerintah sehingga nantinya akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berharga,” ungkap Medi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu