Suara.com - Wacana Dewan Perwakilan Rakyat akan membangun apartemen untuk semua anggota dewan di kawasan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendapat sorotan publik.
Loper koran bernama Firman (30) mengaku kaget dengan informasi yang menyebutkan DPR mengajukan anggaran lagi untuk tahun 2018.
"Wah, kalau rencana naik gaji anggota DPR heran juga saya mas. Kok bisa bukan udah besar gajinya ya. Fasilitas sudah ada semua kan," ujar Firman di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kepada Suara.com, Senin (14/8/2017).
Menurut Firman rakyat Indonesia sebagian besar masih miskin dan rasanya tidak etis jika wakil rakyat masih minta penambahan anggaran.
"Ini kan, rakyat masih banyak butuh bantuan pemerintah mas. Kenapa buat dana DPR lagi sih. Nggak setuju lah kalau itu," kata Firman.
Penjual bendera Merah Putih bernama Wasunta (63) di Kalibata, Jakarta Selatan, menolak jika wakilnya di DPR minta kenaikan anggaran lagi.
"Ya janganlah mas. Gaji mereka udah banyak. Perhatiin buat rakyat kecil aja sudah (anggaran DPR)," kata Wasunta.
Wasunta juga menolak dengan keinginan DPR untuk membangun fasilitas apartemen untuk anggota mereka. Menurut Wasunta, selama ini anggota dewan sudah disediakan begitu banyak fasilitas, bahkan rumah dinas.
"Kurang bagus apalagi sih itu gedung mas (DPR), masih keluar uang saja buat renovasi. Kalau nyampai ada bangun itu juga (apartemen), wah udah kelewatan mas. Semua anggota DPR kan dapat fasilitas lengkap. Nggak maulah saya, nggak setuju," ujar Wasunta.
"Kasihan rakyat kecil seperti kami ini. Jangan hambur-hamburin uang dong mas mereka," ujar Wasunta.
Penjual jasa ojek bernama Tohir (38) menegaskan tidak pantas anggota DPR dalam situasi seperti sekarang minta kenaikan anggaran untuk mereka sendiri.
"Tanggapan bagi orang kecil belum pantes. Banyakin lapangan kerja dulu mas. Masih banyak orang - orang yang pengangguran," ujar Tohir.
Tohir menilai fasilitas yang diberikan kepada semua anggota DPR sudah cukup, bahkan mewah, sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi.
"Mereka itu udah enak mas. Fasilitas semua dapat dari negara. Kok kurang terus sih. Kerja mereka juga datang, duduk - duduk sama komentar doang kan," ujar Tohir.
Menurut Tohir lebih baik anggota dewan meningkatkan kinerja untuk masyarakat yang telah memilih mereka.
"Ya, mungkin sebagian kecil saja ya mas, yang merhatiin rakyat. Nggak tau yang lain bagaimana (DPR). Nggak setuju deh pokoknya. Buat lapangan kerja dulu saja yang benar. Masa orang Indonesia jadi tukang ojek semua," kata Tohir.
Berita Terkait
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Mulan Jameela Kerja Pakai Tas Seharga Gaji dan Tunjangan DPR Sebulan?
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!