Suara.com - Wacana Dewan Perwakilan Rakyat akan membangun apartemen untuk semua anggota dewan di kawasan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendapat sorotan publik.
Loper koran bernama Firman (30) mengaku kaget dengan informasi yang menyebutkan DPR mengajukan anggaran lagi untuk tahun 2018.
"Wah, kalau rencana naik gaji anggota DPR heran juga saya mas. Kok bisa bukan udah besar gajinya ya. Fasilitas sudah ada semua kan," ujar Firman di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kepada Suara.com, Senin (14/8/2017).
Menurut Firman rakyat Indonesia sebagian besar masih miskin dan rasanya tidak etis jika wakil rakyat masih minta penambahan anggaran.
"Ini kan, rakyat masih banyak butuh bantuan pemerintah mas. Kenapa buat dana DPR lagi sih. Nggak setuju lah kalau itu," kata Firman.
Penjual bendera Merah Putih bernama Wasunta (63) di Kalibata, Jakarta Selatan, menolak jika wakilnya di DPR minta kenaikan anggaran lagi.
"Ya janganlah mas. Gaji mereka udah banyak. Perhatiin buat rakyat kecil aja sudah (anggaran DPR)," kata Wasunta.
Wasunta juga menolak dengan keinginan DPR untuk membangun fasilitas apartemen untuk anggota mereka. Menurut Wasunta, selama ini anggota dewan sudah disediakan begitu banyak fasilitas, bahkan rumah dinas.
"Kurang bagus apalagi sih itu gedung mas (DPR), masih keluar uang saja buat renovasi. Kalau nyampai ada bangun itu juga (apartemen), wah udah kelewatan mas. Semua anggota DPR kan dapat fasilitas lengkap. Nggak maulah saya, nggak setuju," ujar Wasunta.
"Kasihan rakyat kecil seperti kami ini. Jangan hambur-hamburin uang dong mas mereka," ujar Wasunta.
Penjual jasa ojek bernama Tohir (38) menegaskan tidak pantas anggota DPR dalam situasi seperti sekarang minta kenaikan anggaran untuk mereka sendiri.
"Tanggapan bagi orang kecil belum pantes. Banyakin lapangan kerja dulu mas. Masih banyak orang - orang yang pengangguran," ujar Tohir.
Tohir menilai fasilitas yang diberikan kepada semua anggota DPR sudah cukup, bahkan mewah, sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi.
"Mereka itu udah enak mas. Fasilitas semua dapat dari negara. Kok kurang terus sih. Kerja mereka juga datang, duduk - duduk sama komentar doang kan," ujar Tohir.
Menurut Tohir lebih baik anggota dewan meningkatkan kinerja untuk masyarakat yang telah memilih mereka.
"Ya, mungkin sebagian kecil saja ya mas, yang merhatiin rakyat. Nggak tau yang lain bagaimana (DPR). Nggak setuju deh pokoknya. Buat lapangan kerja dulu saja yang benar. Masa orang Indonesia jadi tukang ojek semua," kata Tohir.
Berita Terkait
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kunjungi Borobudur, Wamensos Agus Ajak Warga Lebih Mandiri Lewat Pelatihan Kerajinan Eceng Gondok
-
Wamensos Agus Jabo Tinjau Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang
-
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme
-
Cak Imin: Bencana Bertubi-Tubi Bisa Picu Kemiskinan Baru
-
Sulteng Dibidik Jadi Pasar Wisatawan China, Kemenpar Dukung Penerbangan Langsung ke Palu dan Luwuk
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan