Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menilai tidak ada yang wah dari pertemuan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara perayaan HUT RI yang ke 72 di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2017).
"Jadi saya kira bukan karena ada yang ngatur, tapi kebetulan," kata Mubarok kepada Suara.com, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Mubarok mengatakan kedua tokoh memang sudah 10 tahun tak pernah bertemu di acara-acara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana. Megawati tidak pernah menghadiri undangan Istana selama Yudhoyono menjadi Presiden dua periode. Begitu juga Yudhoyono, setelah tak menjabat, tidak menghadiri undangan Presiden Joko Widodo pada dua tahun pertama pemerintahan.
Baru pada perayaan HUT RI yang ke 72 tahun, akhirnya mereka sama-sama datang dan bertemu.
"Ini kan karena (HUT RI ke 72) Bu Mega datang. Dulu (waktu SBY jadi presiden) Bu Mega nggak mau datang ke Istana. Nah, kali ini yang ngundang Pak Jokowi, Bu Mega datang, Pak SBY datang, jadi ketemu," kata dia.
"Ini menarik dan baru terlaksana pada masa Pak Jokowi. Pak SBY dari dulu kepengin (ada pertemuan SBY-Mega)," Mubarok menambahkan.
Mubarok kemudian menjelaskan kenapa Yudhoyono tidak menghadiri undangan Jokowi pada peringatan hari kemerdekaan tahun lalu. Ketika itu, katanya, Yudhoyono menghadiri acara di tempat lain.
"Kalau (tahun) kemarin nggak hadir kan karena lagi di luar. Kalau Pak SBY di dalam kota, pasti hadir. Yang lalu itu karena beliau tidak ada di Tanah Air. Dari dulu itu Pak SBY maunya hadir," ujar dia.
Mubarok menilai pertemuan kedua elite tersebut sebagai bagian dari proses pendekatan politik. Sebelum itu, putra sulung Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, juga datang ke Istana dan bertemu Jokowi dalam rangka memberikan surat undangan.
"Kemarin, sebelum Yudhoyono Institute launching, AHY (anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono) kan ketemu Presdien Jokowi. Itu kan untuk minta restu launching Yudhoyono Institute. Jadi ini juga untuk pendekatan," kata dia.
"Karena pada intinya, Pak SBY inginnya satu presiden dengan presiden lainnya berkesinambungan," kata dia.
Berita Terkait
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!