Suara.com - Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Antonius Tonny Boediono, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (23/8) malam.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, OTT itu terjadi karena ruang lingkup kerja kementerian perhubungan sangat besar sehingga kurang terawasi.
“Kewenangan mereka sangat luas karena tugasnya meliputi moda transportasi darat, udara, lalut, lalu lintas, angkutan jalan, terutama terkait daerah yang berhubungan dengan moda transportasi masyarakat banyak,” kata Taufik, Kamis (24/8/2017).
Semua sektor itu, kata Taufik, berkaitan dengan perizinan dan pengadaan fasilitas yang melibatkan banyak pihak dan uang berjumlah besar, sehingga bisa menggoda para pejabatnya menerima suap.
Taufik menilai, Komisi V DPR yang menangani persoalan perhubungan, harus bisa meningkatkan pengawasan terhadap mitra kerjanya tersebut.
Tidak hanya itu, politikus PAN ini mendorong penerbitan undang-undang sistem transportasi nasional. UU itu bisa menyatukan seluruh peraturan mengenai mode transportasi, sehingga pengawasannya juga lebih terintegrasi dan ketat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting