Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui adanya petisi yang menolak pemberlakuan pelarangan sepeda motor dari Jalan M.H. Thamrin ke Jalan Sudirman. Petisi tersebut berjudul "Tolak Pelarangan Motor Sudirman-Kuningan Oktober 2017". Hingga kini petisi tersebut didukung oleh 6.394 orang.
"Saya belum terima yang kita batasi kan, Sudirman, Thamrin, yang Rasuna Said belum," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/7/2017).
Mantan Wali Kota Blitar itu pun mengatakan alasan penolakan masyarakat diantaranya meminta pemberlakuan pelarangan sepeda motor setelah infrastruktur transportasi publik rampung.
Nantinya jika proyek pembangunan selesai seperti MRT (Mass Rapit Transit), Djarot menuturkan aturan tersebut akan dihapus.
"Ada yang mengatakan, "bok nanti aja. Aturannya setelah infrastruktur transportasi publik selesai," justru kebalik. Sekarang ini kita lagi bangun banyak banget. Ini yang perlu kita atur. Nanti ketika semua sudah baik, tentunya aturannya tidak seketat itu," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan uji coba perluasan pembatasan jalur motor mulai 12 September hanya di Jalan Sudirman, sementara Jalan H. R. Rasuna Said, belum diberlakukan.
"Nggak dilarang motor mah (di Jalan Rasuna Said)," ujar Andri.
Tetapi, kata Andri, nanti Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap bagi mobil.
Baca Juga: Djarot: Polisi Juga Harus Tindak Tegas Pemesan Jasa Saracen
"Kita lagi nunggu kajiannya. Kita lihat, kita FGD-kan (focus group discussion). Apa saja yang menjadi PR untuk diterapkan ganjil genap di sana, misal rambu marka, sosialisasi, dan uji coba, setelah itu baru penerapan," kata Andri.
Andri menekankan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik karena jalanan Jakarta sudah sangat macet.
"Jangan ada dikotomi antara roda dua dan empat. Sudah waktunya memaksa masyarakat gunakan angkutan umum," kata dia.
Andri mengatakan sistem ini hanya diberlakukan untuk sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing.
"Iya, memang ganjil genap kalau ERP jalan selesai," kata Andri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
-
Dikepung Asap Karhutla, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Pontianak
-
Santap Siang Bareng di Rusia, Prabowo Minta Maaf ke Putin Karena Hal Ini
-
Dua Bus Transjakarta Tubrukan di Pancoran, Benarkah Sopir Mengantuk karena Cuti Duka Ditolak?
-
Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Terkini
-
Bukan Hanya Pangan dan Tempat Tinggal, Ini Kebutuhan Utama Warga Terdampak Gempa NTT
-
Pertama Kali Donor Darah? Simak Panduan dan Persiapannya dari Aksi Indodana Finance-KSDD
-
Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi
-
FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen
-
Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri
-
Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional
-
Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan
-
Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS
-
Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau
-
Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah