Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui adanya petisi yang menolak pemberlakuan pelarangan sepeda motor dari Jalan M.H. Thamrin ke Jalan Sudirman. Petisi tersebut berjudul "Tolak Pelarangan Motor Sudirman-Kuningan Oktober 2017". Hingga kini petisi tersebut didukung oleh 6.394 orang.
"Saya belum terima yang kita batasi kan, Sudirman, Thamrin, yang Rasuna Said belum," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/7/2017).
Mantan Wali Kota Blitar itu pun mengatakan alasan penolakan masyarakat diantaranya meminta pemberlakuan pelarangan sepeda motor setelah infrastruktur transportasi publik rampung.
Nantinya jika proyek pembangunan selesai seperti MRT (Mass Rapit Transit), Djarot menuturkan aturan tersebut akan dihapus.
"Ada yang mengatakan, "bok nanti aja. Aturannya setelah infrastruktur transportasi publik selesai," justru kebalik. Sekarang ini kita lagi bangun banyak banget. Ini yang perlu kita atur. Nanti ketika semua sudah baik, tentunya aturannya tidak seketat itu," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan uji coba perluasan pembatasan jalur motor mulai 12 September hanya di Jalan Sudirman, sementara Jalan H. R. Rasuna Said, belum diberlakukan.
"Nggak dilarang motor mah (di Jalan Rasuna Said)," ujar Andri.
Tetapi, kata Andri, nanti Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap bagi mobil.
Baca Juga: Djarot: Polisi Juga Harus Tindak Tegas Pemesan Jasa Saracen
"Kita lagi nunggu kajiannya. Kita lihat, kita FGD-kan (focus group discussion). Apa saja yang menjadi PR untuk diterapkan ganjil genap di sana, misal rambu marka, sosialisasi, dan uji coba, setelah itu baru penerapan," kata Andri.
Andri menekankan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik karena jalanan Jakarta sudah sangat macet.
"Jangan ada dikotomi antara roda dua dan empat. Sudah waktunya memaksa masyarakat gunakan angkutan umum," kata dia.
Andri mengatakan sistem ini hanya diberlakukan untuk sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing.
"Iya, memang ganjil genap kalau ERP jalan selesai," kata Andri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel
-
Kasus ISPA Sempat Naik, Pancoran Perkuat Edukasi Kesehatan Lewat 125 Kader
-
Lobi Prabowo ke Putin Berhasil Amankan Pasokan BBM, Eddy Soeparno: Indonesia Masuk Zona Aman
-
Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia