Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui adanya petisi yang menolak pemberlakuan pelarangan sepeda motor dari Jalan M.H. Thamrin ke Jalan Sudirman. Petisi tersebut berjudul "Tolak Pelarangan Motor Sudirman-Kuningan Oktober 2017". Hingga kini petisi tersebut didukung oleh 6.394 orang.
"Saya belum terima yang kita batasi kan, Sudirman, Thamrin, yang Rasuna Said belum," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/7/2017).
Mantan Wali Kota Blitar itu pun mengatakan alasan penolakan masyarakat diantaranya meminta pemberlakuan pelarangan sepeda motor setelah infrastruktur transportasi publik rampung.
Nantinya jika proyek pembangunan selesai seperti MRT (Mass Rapit Transit), Djarot menuturkan aturan tersebut akan dihapus.
"Ada yang mengatakan, "bok nanti aja. Aturannya setelah infrastruktur transportasi publik selesai," justru kebalik. Sekarang ini kita lagi bangun banyak banget. Ini yang perlu kita atur. Nanti ketika semua sudah baik, tentunya aturannya tidak seketat itu," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan uji coba perluasan pembatasan jalur motor mulai 12 September hanya di Jalan Sudirman, sementara Jalan H. R. Rasuna Said, belum diberlakukan.
"Nggak dilarang motor mah (di Jalan Rasuna Said)," ujar Andri.
Tetapi, kata Andri, nanti Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap bagi mobil.
Baca Juga: Djarot: Polisi Juga Harus Tindak Tegas Pemesan Jasa Saracen
"Kita lagi nunggu kajiannya. Kita lihat, kita FGD-kan (focus group discussion). Apa saja yang menjadi PR untuk diterapkan ganjil genap di sana, misal rambu marka, sosialisasi, dan uji coba, setelah itu baru penerapan," kata Andri.
Andri menekankan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik karena jalanan Jakarta sudah sangat macet.
"Jangan ada dikotomi antara roda dua dan empat. Sudah waktunya memaksa masyarakat gunakan angkutan umum," kata dia.
Andri mengatakan sistem ini hanya diberlakukan untuk sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing.
"Iya, memang ganjil genap kalau ERP jalan selesai," kata Andri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Bakal Bertemu Prabowo-Gibran? Djarot Beri Sinyal Megawati Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas