Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah memiliki kaitan dengan sindikat penyebar hate speech dan hoaks, Saracen. Informasi yang menyebutkan Gerindra dekat dengan Saracen, katanya, merupakan fitnah.
"Bulan lalu kita difitnah partai intoleran. Nah sekarang bulan ini kami difitnah lagi begini-begini, entah Saracen, fitnahcen, hoakscen begitu nggak tahu lagi, nggak ngerti lagi," kata Muzani di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Pernyataan Muzani menanggapi beredarnya foto Muzani yang diunggah oleh Solidaritas Menangkan Prabowo. Dalam foto tersebut, Muzani terlihat bersama Eggi Sudjana, Mayor Jenderal (purnawirawan) Ampi Tanudjiwa, dan Rizal Kobar. Ketiga nama yang bertemu Muzani sebelumnya juga disebut-sebut masuk struktur kepengurusan Saracen.
Sebelum itu, ada pernyataan ketua sindikat Saracen, Jasriadi, yang mengaku pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Muzani menegaskan tidak mau ambil pusing dengan tuduhan tersebut.
"Kami nggak terlalu pusing dengan urusan seperti itu. Yang penting kami konsisten bahwa yang kami perjuangkan adalah kebaikan, bangsa, negara, kami tetap bela masyarakat lemah, masyarakat miskin. Kami tetap menggunakan hak-hal kami untuk membela NKRI, kami jaga persatuan," kata Muzani.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta kasus Saracen diungkap agar tidak terus menerus memunculkan spekulasi.
"Meskipun polisi sejak awal mengekspos kasus Saracen sebagai kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial, kasus ini kan baru bergulir. Sehingga masih panjang prosesnya. Apakah dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan awal itu akan terbukti, dalam arti bisa diungkap dalang atau pengguna jasanya, inilah yang harus sama-sama kita kawal dan perhatikan," kata Fadli.
"Kita tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu itu, di mana ekspose awalnya bombastis. Namun perkembangan kasusnya kemudian ternyata tak sebesar yang diekspose di awal," kata dia.
Tag
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO