Suara.com - Massa yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohingnya, meminta negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar untuk menghentikan genosida terhadap etnis Rohingya.
Desakan itu menjadi tema utama mereka dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2017).
"Kami mendesak Negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," ujar salah satu Koordinator Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohingnya Andi Sinulingga, dalam orasinya.
Tak hanya itu, massa juga menuntut ASEAN membekukan keanggotaan Myanmar dari ASEAN. Mereka menilai pemerintah Myanmar ikut bertanggungjawab atas pembantaian etnis Rohingnya.
"Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan. Sebagai sesama Negara ASEAN, pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang sama bagi etnis Rohingya," tegasnya.
Dalam orasinya, Andi juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil alih penanganan tragedi kemanusiaan yang telah lama terjadi di Myanmar.
Pasalnya, kata dia, pemerintah militer Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.
"Kami juga Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri," ucap Andi.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Mahkamah Kejahatan internasional (international Criminal Court ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Baca Juga: MU Pinjamkan Andreas Pereira ke Valencia
“Kami juga meminta pemerintah Indonesia menerima pengungsi Rohingya untuk sementara waktu, sembari melakukan langkah diplomatik lebih tegas terhadap Myanmar agar tak lagi melakukan genosida,” tegasnya.
Terakhir, Andi menuturkan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi tidak bungkam atas pembantaian Rohingya. “Kalau terus bungkam, dia tak pantas menyimpan medali Nobel Perdamaian,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error