Suara.com - Direktur Center of Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mendorong pemerintah Indonesia mendekati militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini menyusul pembunuhan melampaui batas hukum yang dituduhkan kepada militer Myanmar terhadap warga Rohingya di kawasan Rakhine.
"Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan militer Myanmar untuk memasukkan pemahaman untuk menghormati HAM agar mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik," kata Philips di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menurut Philips Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia, katanya, memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Ini kan masalah transisi politik, Indonesia juga pernah mengalaminya saat tahun 98. Jadi Indonesia sangat tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan memasukkan paham penghormatan kepada HAM seperti yang pernah dilakukan ke tentara Indonesia," katanya.
Philips juga mendorong negara-negara di ASEAN ikut membantu menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.
Menurut Philips harus segera dilakukan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil di Myanmar terus berjatuhan.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar. Agar kejadian ini tidak dialami oleh negara lain," katanya.
Amnesty International Indonesia
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia aktif ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Amnesty International melaporkan di tahun 2016, militer Myanmar melakukan banyak sekali pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.
Itu sebabnya, pemerintah Indonesia didorong tidak tinggal diam.
Direktur Amnesy International Usman Hamid mengatakan pemerintah Indonesia harus menempuh upaya diplomatik untuk memastikan korban dan para pengungsi bisa ditangani.
"Seharusnya pemerintah bisa segera mengambil tindakan diplomatik. Untuk memastikan bahwa masalah pengungsi bisa ditangani. Dan juga masalah-masalah kemanusiaan di sana bisa dihentikan," kata Usman Hamid.
Usman mengatakan Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Sebenarnya dengan kita punya Ibu Retno, yang sudah memiliki kedekatan lah dengan Daw Suu Kyi, bisa jadi modal untuk pemerintah Indonesia mengkomunikasikan soal kejahatan HAM yang terjadi di Rohingya," kata Usman.
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
- 
            
              Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
- 
            
              Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
- 
            
              Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
- 
            
              Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
- 
            
              Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
- 
            
              4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
- 
            
              Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
- 
            
              Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
- 
            
              Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
- 
            
              Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
- 
            
              Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD
- 
            
              Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik
- 
            
              Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Istana: Namanya Sudah Diusulkan, Tunggu Keputusan Presiden
- 
            
              Kemenag Petakan 80 Pesantren Berisiko Bangunan Runtuh, Susun Aturan Baru Demi Keselamatan Santri
- 
            
              Gubernur Bobby Nasution juga Siapkan Beasiswa untuk Atlet Berprestasi Popnas dan Peparpenas
- 
            
              Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah