Suara.com - Direktur Center of Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mendorong pemerintah Indonesia mendekati militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini menyusul pembunuhan melampaui batas hukum yang dituduhkan kepada militer Myanmar terhadap warga Rohingya di kawasan Rakhine.
"Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan militer Myanmar untuk memasukkan pemahaman untuk menghormati HAM agar mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik," kata Philips di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menurut Philips Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia, katanya, memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Ini kan masalah transisi politik, Indonesia juga pernah mengalaminya saat tahun 98. Jadi Indonesia sangat tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan memasukkan paham penghormatan kepada HAM seperti yang pernah dilakukan ke tentara Indonesia," katanya.
Philips juga mendorong negara-negara di ASEAN ikut membantu menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.
Menurut Philips harus segera dilakukan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil di Myanmar terus berjatuhan.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar. Agar kejadian ini tidak dialami oleh negara lain," katanya.
Amnesty International Indonesia
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia aktif ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Amnesty International melaporkan di tahun 2016, militer Myanmar melakukan banyak sekali pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.
Itu sebabnya, pemerintah Indonesia didorong tidak tinggal diam.
Direktur Amnesy International Usman Hamid mengatakan pemerintah Indonesia harus menempuh upaya diplomatik untuk memastikan korban dan para pengungsi bisa ditangani.
"Seharusnya pemerintah bisa segera mengambil tindakan diplomatik. Untuk memastikan bahwa masalah pengungsi bisa ditangani. Dan juga masalah-masalah kemanusiaan di sana bisa dihentikan," kata Usman Hamid.
Usman mengatakan Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Sebenarnya dengan kita punya Ibu Retno, yang sudah memiliki kedekatan lah dengan Daw Suu Kyi, bisa jadi modal untuk pemerintah Indonesia mengkomunikasikan soal kejahatan HAM yang terjadi di Rohingya," kata Usman.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka