Bahas Krisis Rohingya, Menlu Minta Deeskalasi di Rakhine

Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi temui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

Dalam pertemuan, Retno mewakili pemerintah Indonesia meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap warga Rohingya.

"Upaya ‎untuk deeskalasi situasi di Rakhine harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Retno.

Pertemuan dengan Hlaing yang berlangsung lebih dari satu jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda wilayah Rakhine.

Menlu menekankan, Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.

"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas Retno.

Dalam pertemuan, Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di sana.

Menanggapi hal ini Menlu, mengharapkan otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine.

Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine.

Baca Juga: Meutya Hafid: Mengusir Dubes Myanmar Bukan Langkah Bijak

Selain itu ada pula program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang" tutur dia.

Lebih lanjut, Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk atasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.

Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mencapai semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali wilayah-wilayah dimana penduduk sangat memerlukan bantuan pangan dan obat-obatan perlu didahulukan.

"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Retno.

Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," terang dia.

Menutup Pertemuan, Menlu mengharapkan hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga.

Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara.